Bisnis.com, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berencana mengubah pemilu dari sistem proporsional terbuka menjadi tertutup. Maraknya politik uang penyebabnya.
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira mengatakan bahwa sistem tertutup bukan berarti membuat oligarki partai seperti orde baru. Indonesia yang semakin demokratis dan rakyatnya yang cerdas tidak mungkin membuat partai melakukan demikian.
“Karena kalau partai memilih anggota DPR karena KKN, ini akan beresiko tidak dipilih lagi. Orang tidak akan lihat partai tapi juga siapa-siapa yang akan dipilih oleh partai,” katanya di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu (3/9/2019).
Andreas menjelaskan bahwa sistem tertutup membuat partai terbangun secara institusional. Mereka bisa memilih wakil rakyat yang loyal dan layak sehingga terbangun di internal dan untuk rakyat.
Dia sendiri merasakan betul kualitas anggota DPR yang secara pendidikan tinggi tapi kualitas tidak. Saat rapat, banyak anggota yang tidak disiplin dan diskusi tidak dinamis.
“Kita harus akui belum tentu orang yang diharapkan jadi [anggota DPR] itu kemudian jadi. Contoh ada kader PDIP kena OTT tiga tahun lalu. Saya kira tidak ada yang kenal dia sampai dia tertangkap,” jelasnya.
Baca Juga
Sistem proporsional terbuka adalah sistem perwakilan yang memungkinkan pemilih turut serta dalam menentuan para anggota DPR melalui pemilihan. Berbeda dengan tertutup yang hanya partai menentukan siapa menjadi wakil rakyat.
Artinya, dengan sistem terbuka memungkinkan para caleg untuk bermain politik uang dan partai memilih mereka berdasarkan ketenaran. Sementara tertutup partai bebas memilih anggota DPR setelah partai dipastikan mendapat jumlah kursi berdasarkan perolehan suara.
