Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

DPR AS Sepakati RUU Anggaran dan Plafon Utang

Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat pada hari Kamis (25/7/2019) menyepakati rancangan undang-undang mengenai pengeluaran dan batas utang AS.
Aprianto Cahyo Nugroho
Aprianto Cahyo Nugroho - Bisnis.com 26 Juli 2019  |  08:54 WIB
Ilustrasi - Bloomberg
Ilustrasi - Bloomberg

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat pada hari Kamis (25/7/2019) menyepakati rancangan undang-undang mengenai pengeluaran dan batas utang AS.

RUU yang sebelumnya digembar-gemborkan oleh Presiden Donald Trump tersebut dapat mempercepat peningkatan defisit anggaran federal dan menangguhkan batas-batas batas kemampuan pinjaman AS selama dua tahun ke depan.

Dengan hasil pemungutan suara 284 berbanding 149, DPR menyetujui RUU tersebut dan mengirimkannya ke Senat, yang diperkirakan akan dibahas pada pekan depan.

Secara keseluruhan, RUU itu akan menyediakan pendanaan sebesar US$2,75 triliun selama dua tahun ke depan untuk pemerintah AS yang akan digunakan untuk serangkaian program federal dan mengangkat batas plafon hingga Juli 2021, setelah pemilihan presiden dan kongres AS tahun 2020.

Pejabat pemerintahan Trump dan pemimpin kongres telah menggodok RUU tersebut selama beberapa bulan terakhir, sekaligus menjadi kejadian langka karena Partai Republik dan Demokrat berkolaborasi dalam satu suara pembahasan undang-undang.

"Partai Republik harus mendukung Perjanjian Anggaran Dua Tahun yang sangat membantu Militer dan Dokter Hewan kita," tulis Trump di Twitter.

Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell, yang berasal dari partai Republik, mengatakan pada bahwa jika DPR mayoritas berasal dari Demokrat menyetujui RUU anggaran, mereka akan membawanya menuju voting Senat pekan depan, masa sebelum reses lima pekan.

McConnell berulang kali memuji anggaran belanja pertahanan dalam undang-undang.

Ketua Komite Pengalokasian Anggaran DPR Nita Lowey mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada Reuters bahwa rencana pengeluaran ini menolak proposal pemotongan anggaran yang diusulkan Trump dan menggantikannya dengan "plafon anggaran yang lebih masuk akal.”

Tetapi banyak pihak konservatif yang menjadi inti dari basis politik Trump menolak rencana anggaran tersebut.

Komite Studi Republik, sebuah kelompok yang terdiri dari 105 anggota DPR yang konservatif, menolak rencana tersebut dan menyebutnya sebagai rencana yang “gegabah.”

Sebagai gantinya, mereka mengusulkan pemotongan pengeluaran diskresioner non-pertahanan menjadi US$ 349 miliar, turun dari US$597 miliar tahun ini. Sementara itu, mereka mengusulkan menambah pengeluaran pertahanan senilai US$738 miliar untuk tahun depan.

Ketika Trump mencalonkan diri sebagai presiden pada 2016, ia mengatakan akan melunasi utang negara dalam waktu sekitar delapan tahun. Tetapi di bawah pengawasan pemerintahan sejauh ini, utang tersebut justru meningkat sebesar US$ 2,45 triliun dan sekarang mencapai US$22,4 triliun.

Dengan rencana anggaran terbaru ini, Kongres dan Gedung Putih akan medapati peningkatan defisit dan hutang tahunan yang lebih besar.

Yayasan Peter G. Peterson yang non-partisan telah mencatat bahwa tahun depan pemerintah federal akan mencatat pengeluaran untuk bunga utang yang lebih besar daripada pada program untuk anak-anak. Dalam beberapa tahun, diperkirakan, pembayaran bunga akan melampaui pengeluaran untuk pertahanan nasional.

Bahkan jika RUU ini diberlakukan, Trump dan Kongres masih harus menyepakati serangkaian RUU yang benar-benar akan menghabiskan anggaran diskresioner hingga US$1,37 triliun yang dialokasikan untuk tahun fiskal yang dimulai 1 Oktober.

Akhir tahun lalu dan awal tahun ini, pemerintah federal menderita penutupan sebagian pemerintahan dalam waktu yang lama ketika Trump bersikeras ingin pendanaan dinding perbatasan AS dengan Meksiko untuk mencegah imigran ilegal.

Demokrat dan beberapa pihak dari partai Republik menolak rencana ini, yang sebelumnya dijanjikan Trump agar Meksiko membayar biaya pembangunan tembok tersebut dalam kampanye presiden 2016 silam. Meksiko menolak keras gagasan itu.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

amerika serikat
Editor : Mia Chitra Dinisari
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top