AS Blokir Upaya Kuwait, Indonesia, dan Afrika Selatan di DK PBB Terkait Tindakan Israel

Amerika Serikat (AS) memblokir upaya Kuwait, Indonesia, dan Afrika Selatan untuk meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengutuk tindakan Israel yang menghancurkan perumahan warga Palestina di Sur Bahir, Yerusalem Timur.
Denis Riantiza Meilanova
Denis Riantiza Meilanova - Bisnis.com 25 Juli 2019  |  11:32 WIB

Bisnis.com, JAKARTA--Amerika Serikat (AS) memblokir upaya Kuwait, Indonesia, dan Afrika Selatan untuk meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengutuk tindakan Israel yang menghancurkan perumahan warga Palestina di Sur Bahir, Yerusalem Timur.

Mengutip Reuters, Kamis (25/7/2019), Kuwait, Indonesia, dan Afrika Selatan mengedarkan konsep pernyataan lima paragraf kepada Dewan Keamanan PBB pada Selasa (23/7). Draft pernyataan tersebut menyatakan keprihatinan serius dan memperingatkan bahwa pembongkaran itu merusak kelangsungan solusi dua negara dan prospek untuk perdamaian yang adil dan abadi.

Pernyataan seperti itu harus disepakati melalui konsensus para anggota DK PBB. Pada Rabu (24/7), AS mengatakan kepada para anggota dewannya bahwa mereka tidak dapat mendukung teks tersebut. AS kukuh menolak draft pernyataan tersebut meski telah direvisi, kata para diplomat.

AS telah lama menuduh PBB memiliki bias anti-Israel dan melindungi sekutunya dari tindakan DK PBB.

Utusan AS untuk Timur Tengah Jason Greenblatt mengatakan kepada DK PBB bahwa rencana perdamaian tidak dapat mengandalkan konsensus global, hukum internasional yang tidak konklusif, dan resolusi PBB yang tidak jelas. Pernyataannya memicu penolakan dari beberapa negara.

Greenblatt dan penasihat senior Presiden Trump, Jared Kushner, dalam 2 tahun ini mengembangkan rencana perdamaian yang diharapkan akan memberikan kerangka kerja bagi pembicaraan baru antara Israel dan Palestina.

Dia mengatakan keputusan tentang pelepasan komponen politik dari rencana AS akan dibuat segera.

Penghancuran rumah warga Palestina dilakukan oleh ratusan polisi dan tentara Israel pada Senin pagi, 22 Juli lalu. Israel menyatakan, 10 bangunan apartemen yang sebagian besar masih dalam tahap kontruksi itu secara ilegal dibangun terlalu dekat dengan tembok pemisah di Tepi Barat.

Hal itu disebut menimbulkan risiko keamanan bagi angkatan bersenjata Israel yang beroperasi di sepanjang tembok pemisah yang melintasi kawasan pendudukan Tepi Barat.

Sementara itu, penduduk setempat mengatakan bahwa bangunan mereka berada di area yurisdiksi Otoritas Palestina dan telah mendapatkan izin. Mereka menuduh aksi penghancuran rumah merupakan upaya Israel untuk merebut tanah Tepi Barat.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
pbb

Editor : Mia Chitra Dinisari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top