Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) mempertanyakan klasifikasi pemberian sertifikat halal pada industri kecil menengah (IKM) agar masuk dalam predikat Provinsi Halal yang digagas pemerintah lewat Kementerian Agama
Kepala Dinas Industri dan Perdagangan Jawa Barat M Arifin Soendjayana mengatakan dengan jumlah IKM di Jawa Barat yang kurang lebih 1 juta, pihaknya kebingungan mengikuti target pemerintah agar provinsi tersebut mencapai predikat provinsi halal.
“Kami bingung soal target. Kalau hitungannya populasi 1 juta, kita diberapa persentase [agar] masuk provinsi halal? Atau layak masuknya?” katanya di Bandung, Rabu (24/7/2019).
Menurutnya sampai saat ini belum ada kajian yang jelas dari pemerintah terkait standar sebuah provinsi diberi predikat provinsi halal. Terutama jika dikaitkan dengan populasi IKM yang ada meski aturan menyebutkan sertifikasi halal harus dimiliki oleh produk makanan maupun minuman.
“Grade IKM seperti apa yang [diberi fasilitas sertifikasi] apakah startup? Sudah berusaha setahun dua tahun? Kita belum tahu standar resminya,” ujar Arifin.
Dari persoalan tersebut, pihaknya berencana akan melakukan kajian tersendiri guna mengetahui standar IKM yang layak diprioritaskan dalam program sertifikasi halal.
Saat ini, pemberian sertifikat oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diberikan pada semua jenis IKM.
“Langsung saja kasih, walaupun ada proses kurasi di kabupaten/kota,” paparnya.
Arifin menilai jika pihaknya sudah berhasil mengkaji, maka dari populasi IKM yang ada pihaknya bisa memberikan prioritas sertifikasi halal. Karena jika pemerintah membantu fasilitasi 1 juta IKM, akan kerepotan.
“Satu tahun anggaran kita paling sanggup [mensertifikasi] 300 IKM, tapi kabupaten/kota sudah ada yang mulai menganggarkan, mudah-mudahan 500 IKM/tahun,” ujarnya.
