Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Predikat Provinsi Halal Kemenag Bikin Bingung

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) mempertanyakan klasifikasi pemberian sertifikat halal pada industri kecil menengah (IKM) agar masuk dalam predikat Provinsi Halal yang digagas pemerintah lewat Kementerian Agama
Wisnu Wage Pamungkas
Wisnu Wage Pamungkas - Bisnis.com 24 Juli 2019  |  09:18 WIB
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum (tengah). JIBI/Bisnis - Wisnu Wage
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum (tengah). JIBI/Bisnis - Wisnu Wage

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) mempertanyakan klasifikasi pemberian sertifikat halal pada industri kecil menengah (IKM) agar masuk dalam predikat Provinsi Halal yang digagas pemerintah lewat Kementerian Agama

Kepala Dinas Industri dan Perdagangan Jawa Barat M Arifin Soendjayana mengatakan dengan jumlah IKM di Jawa Barat yang kurang lebih 1 juta, pihaknya kebingungan mengikuti target pemerintah agar provinsi tersebut mencapai predikat provinsi halal. 

“Kami bingung soal target. Kalau hitungannya populasi 1 juta, kita diberapa persentase [agar] masuk provinsi halal? Atau layak masuknya?” katanya di Bandung, Rabu (24/7/2019).

Menurutnya sampai saat ini belum ada kajian yang jelas dari pemerintah terkait standar sebuah provinsi diberi predikat provinsi halal. Terutama jika dikaitkan dengan populasi IKM yang ada meski aturan menyebutkan sertifikasi halal harus dimiliki oleh produk makanan maupun minuman. 

“Grade IKM seperti apa yang [diberi fasilitas sertifikasi] apakah startup? Sudah berusaha setahun dua tahun? Kita belum tahu standar resminya,” ujar Arifin.

Dari persoalan tersebut, pihaknya berencana akan melakukan kajian tersendiri guna mengetahui standar IKM yang layak diprioritaskan dalam program sertifikasi halal.

 Saat ini, pemberian sertifikat oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diberikan pada semua jenis IKM.

“Langsung saja kasih, walaupun ada proses kurasi di kabupaten/kota,” paparnya.

Arifin menilai jika pihaknya sudah berhasil mengkaji, maka dari populasi IKM yang ada pihaknya bisa memberikan prioritas sertifikasi halal. Karena jika pemerintah membantu fasilitasi 1 juta IKM, akan kerepotan. 

“Satu tahun anggaran kita paling sanggup [mensertifikasi] 300 IKM, tapi kabupaten/kota sudah ada yang mulai menganggarkan, mudah-mudahan 500 IKM/tahun,” ujarnya.

 

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ikm sertifikasi halal halal pemprov jabar
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top