Politisasi Merek Dagang : Pendemo di Hong Kong Tandai Merek Retail yang Pro dan Kontra

Para pengunjuk rasa yang memprotes kebijakan pemerintah terkait aturan ekstradisi mulai mempolitisasi merek retail modern yang dinilai pro atau kontra dengan tujuan perlawanan mereka. 
Hadijah Alaydrus
Hadijah Alaydrus - Bisnis.com 17 Juli 2019  |  12:53 WIB
Politisasi Merek Dagang : Pendemo di Hong Kong Tandai Merek Retail yang Pro dan Kontra
Para pengunjuk rasa yang menuntut dihapuskannya RUU Ekstradisi menggunakan payung ketika berhadapan dengan polisi anti huru hara di dekat Mongkok, Hong Kong, Minggu (7/7/2019). - Reuters/Thomas Peter

Bisnis.com, BANDUNG--Sejumlah retail modern ikut terjebak dalam pusaran politik Hong Kong, setelah pengunjuk rasa mulai menyuarakan aksinya lewat media sosial. 

Para pengunjuk rasa yang memprotes kebijakan pemerintah terkait aturan ekstradisi mulai mempolitisasi merek retail modern yang dinilai pro atau kontra dengan tujuan perlawanan mereka. 

Pada Minggu (14/07/2019), New Town Plaza terkena imbas aksi tersebut setelah polisi membubarkan massa pengunjuk rasa yang terjebak dalam pusat perbelanjaan tersebut. 

Pihak pengembang Sun Hung Kai Properties Ltd. mengungkapkan pihaknya tidak tahu sama sekali tentang operasi tersebut dan penutupan akses layanan kereta yang membuat pengunjung sulit keluar dari mall tersebut. 

Sun Hung Kai Properties menyampaikan rasa duka atas timbulnya korban di dalam pusat perbelanjaannya dan meminta maaf atas kejadian tersebut kepada pengunjung dan tenant

Masyarakat yang simpatik terhadap nasib pengunjuk rasa yang terjebak dalam mall tersebut merasa tidak yakin sehingga meluncurkan kampanye boikot terhadap semua pusat perbelanjaan yang dioperasikan oleh Sun Hung Kai. 

Yoshinoya Hong Kong, jaringan retail makanan cepat saji milik Yoshinoya Holdings Co, menjadi perhatian publik setelah merilis permainan kata fonetik yang lucu di media sosialnya. Unggahan media sosial tersebut tampak mempermalukan petugas polisi yang terlibat dalam menindak para pengunjuk rasa.

Setelah menuai perhatian, perusahaan memutuskan menghapus unggahan di dalam media sosialnya, dan menerbitkan pernyataan maaf atas tindakan tersebut.  Yoshinoya Holdings Co juga membantah laporan yang mengungkapkan bahwa perusahaan memecat karyawan atas kejadian tersebut. 

Television Broadcasts Ltd., salah satu media penyiaran di Hong Kong, diserang habis-habisan di media sosial karena masyarakat menduga perusahaan menurunkan liputan yang bias dan lebih pro-Beijing dan para pengunjuk rasa juga mendesak perusahaan-perusahaan untuk menarik iklan mereka dari media TV tersebut.

Merek minuman olahraga Pocari Sweat, yang dimiliki Otsuka Pharmaceutical Co, mengatakan pihaknya menarik iklannya dari saluran TV tersebut. Alhasil, Pocari Sweat menjadi minuman kesukaan para pengunjuk rasa.

Namun, juru bicara Otsuka mengungkapkan penarikan iklan perusahaan dari Television Broadcasts (TVB) merupakan aksi korporasi biasa yang terkait dengan tinjauan berkala terhadap anggaran iklan dan penilaian dampak penjualan lewat penggunaan outlet media yang berbeda.

Meskipun keputusan tersebut didukung para pengunjuk rasa, Pocari Sweat harus menerima kecaman dari media yang dikelola pemerintah China Global Times dan mantan kepala eksekutif kota, Leung Chun-ying. Alhasil, Pocari pun meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan pada minggu lalu.

Para pengunjuk rasa terus mengawasi merek mana yang masih menjalankan iklan di TVB, mempertahankan "daftar putih" merek yang telah berhenti beriklan di TVB. Merek yang masih beriklan di saluran itu harus menghadapi perlawanan kampanye media sosial yang terus menekan mereka untuk berhenti beriklan di TVB.

Sementara itu, mereka yang masuk daftar putih menerima rekomendasi positif dari khalayak luas untuk produk dan layanan mereka. Pizza Hut milik Yum! Brands Inc., merek tisu Tempo milik Vinda International Holdings Ltd. dan merek kosmetik Prancis Clarins, termasuk di antara mereka yang dipuji karena berhenti beriklan di TVB, meskipun ada beberapa merek yang menolak langkah tersebut mengandung motivasi politik.

Senior partner firma konsultasi marketing di Prophet Jay Milliken mengungkapkan tindakan sejumlah retail modern tersebut sebenarnya membahayakan pasar mereka di China daratan. 

"Merek yang memilih untuk mendukung isu politik seperti undang-undang ekstradisi, akan menghadapi masalah marketing yang sulit dalam waktu cepat," kata Milliken. Dampak jangka panjang bagi sejumlah merek dinilai akan minim. Pasalnya, konsumen akan kembali ke kebiasaan belanja normal pada akhirnya. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
hong kong

Sumber : Bloomberg

Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top