Bisnis.com, BOGOR - Tidak ada satu pun visi di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang disebutkan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dalam paparan yang dia sampaikan, Minggu (14/7/2019) malam.
Dalam paparannya di acara "Visi Indonesia", Jokowi menyampaikan 5 visi tentang pembangunan infrastruktur, memprioritaskan pembangunan SDM dengan memberi jaminan kesehatan dan pendidikan, dan menarik investasi sebanyak-banyaknya ke Indonesia.
Jokowi juga memiliki visi melakukan reformasi birokrasi, dan mengalokasikan APBN untuk kemajuan serta kesejahteraan masyarakat.
"Ini tadi kan persoalan ekonomi ya, persoalan hukum dan HAM ini adalah persoalan tidak hanya kita sebagai bangsa tetapi dunia. Tentu itu akan menjadi sesuatu hal yang harus dirampungkan oleh Pak Jokowi," ujar Direktur Program TKN Arya Bima di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor.
Menurut Arya, visi yang disampaikan Jokowi malam ini memiliki narasi ekonomi untuk membangun daya saing bangsa. Akan tetapi, Jokowi bukan tak memperhatikan aspek hukum dan penegakan HAM.
Dia mengakui bahwa masih banyak kekurangan dalam bidang penegakan hukum dan HAM selama periode pertama pemerintahan Jokowi. Karena itu, Arya menyebut Jokowi juga menaruh perhatian pada isu penegakan hukum dan HAM lima tahun ke depan.
"Kita tidak ingin membangun Indonesia yang berdaya saing, mempunyai kompetensi dalam konteks persaingan global, tapi meninggalkan persoalan HAM," ujarnya.
