Bisnis.com, JAKARTA – Mayoritas warga Jepang menyetujui keputusan pemerintah untuk memperketat kontrol ekspor bahan-bahan khusus yang vital bagi industri teknologi di Negeri Ginseng.
Jajak pendapat oleh Japan News Network (JNN) yang dirilis Senin (8/7/2019), menunjukkan sekitar 58 persen responden menyetujui kebijakan kontrol ekspor ke Korea Selatan oleh pemerintah Jepang, sedangkan 24 persen responden menyatakan tidak setuju.
Fakta ini menjadi perkembangan lebih lanjut memanasnya hubungan kedua negara di tengah perselisihan tentang tenaga kerja paksa pada masa perang.
Hal tersebut sekaligus menjadi titik ketegangan terbaru dalam hubungan yang lama dibayangi oleh kebencian Korea Selatan atas pendudukan Jepang tahun 1910-1945 di semenanjung Korea.
Pada Minggu (7/7/2019), Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe kembali tegas menyanggah bahwa kontrol itu merupakan bentuk pembalasan terhadap Korea Selatan atas putusan pengadilan yang menuntut perusahaan-perusahaan Jepang bertanggung jawab atas kasus-kasus kerja paksa sebelum dan selama Perang Dunia II.
Para pejabat pemerintahan Jepang sebelumnya mengatakan putusan itu merusak kepercayaan antara kedua negara dan berisiko merusak perjanjian 1965 yang menjadi dasar hubungan mereka.
Baca Juga
Meski kontrol yang lebih ketat pada sejumlag bahan khusus tak berarti adalah larangan, para eksportir akan diharuskan untuk memperoleh lisensi terpisah setiap kali mereka ingin menjual bahan-bahan itu ke Korea Selatan. Hal ini sudah tentu akan menyebabkan keterlambatan.
Jepang juga mempertimbangkan untuk mengeluarkan Korea Selatan dari daftar pasar ekspor tepercaya. Langkah itu ditengarai dapat memengaruhi petak produk yang lebih luas.
Pemerintah Korea Selatan beserta perusahaan-perusahaan elektronik terkemuka di negeri ini pun putar otak untuk mengatasi situasi tersebut.
Yonhap News mengabarkan bahwa Vice Chairman Samsung Electronics Jay Y. Lee telah bertolak ke Jepang pada Minggu (7/7/2019) untuk membahas kontrol yang lebih ketat dengan para pemimpin bisnis lokal.
Sementara itu, Menteri Keuangan Korsel Hong Nam-ki mengadakan diskusi tentang "situasi ekonomi eksternal" dengan para pimpinan perusahaan domestik selama akhir pekan, seperti diungkapkan kantor Presiden Moon Jae-in dalam sebuah pernyataan.
Presiden Moon, yang belum menanggapi langkah-langkah itu secara terbuka, berencana akan bertemu para pemimpin industri pada 10 Juli, menurut Yonhap.
Pemerintah Metropolitan Seoul dikabarkan akan menyediakan dana darurat kepada perusahaan-perusahaan domestik yang terkena dampak pembatasan ekspor Jepang pada industri teknologi Korea Selatan.
