Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

MK : 5 Dalil Prabowo Soal Pelanggaran TSM Tak Beralasan 

Mahkamah Konstitusi menolak dalil permohonan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno mengenai dugaan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM dalam Pilpres 2019.
Samdysara Saragih
Samdysara Saragih - Bisnis.com 27 Juni 2019  |  16:13 WIB
Suasana sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Pemilu) (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6). Agenda persidangan kali ini adalah pembacaan materi gugatan dari pemohon./JIBI - Bisnis/Felix Jody Kinarwan
Suasana sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Pemilu) (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6). Agenda persidangan kali ini adalah pembacaan materi gugatan dari pemohon./JIBI - Bisnis/Felix Jody Kinarwan

Bisnis.com, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi menolak dalil permohonan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno mengenai dugaan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM dalam Pilpres 2019.

Sebagaimana diketahui, Prabowo-Sandi mendalilkan pelanggaran TSM yang bertentangan dengan asas pemilu jujur dan adil. Bentuk pelanggaran itu adalah (1) penyalahgunaan APBN dan program pemerintah, (2) ketidaknetralan ASN, polisi, dan intelijen, (3) penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, (4) pembatasan kebebasan media, hingga (5) diskriminasi perlakuan penegakan hukum.

Hakim Konstitusi Aswanto mengatakan dalil-dalil tersebut terkait erat dengan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan aparat penegak hukum. Dari sidang pemeriksaan, Aswanto mengatakan MK menemukan tiga fakta.

Pertama, pemohon tidak melaporkan ke Bawaslu dan Bawaslu tidak pernah menerima laporan. Kedua, Bawaslu melakukan tindak lanjut. Ketiga, tidak terdapat fakta bahwa Bawaslu tidak melaksanakan kewenangannya.

Apalagi, tambah Aswanto, dalil tersebut tidak terkait dengan perolehan suara kontestan Pilpres 2019. Pasalnya, pemohon tidak menjelaskan pengaruh pelanggaran TSM terhadap perolehan suaranya.

"Mahkamah berpendapat dalil permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum," kata Aswanto saat membacakan pertimbangan  
Putusan MK No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019 di Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Hingga berita ini ditulis, Majelis Hakim Konstitusi masih membacakan pertimbangan putusan sengketa hasil Pilpres 2019. Saat ini, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih tengah membacakan pertimbangan hukum atas alat bukti pemohon.

Sidang putusan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman didampingi delapan anggotanya yakni Aswanto, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Manahan M.P. Sitompul. Para hakim konstitusi tersebut secara bergantian akan membacakan pertimbangan hukum putusan.

Saat membuka sidang, Anwar mengulangi pernyataannya dalam sidang pemeriksaan pendahuluan bahwa Majelis Hakim Konstitusi hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. MK, kata dia, telah berusaha mengambil putusan berdasarkan fakta persidangan.

"Kami akan mempertanggungjawabkan putusan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa," kata Anwar.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sidang MK
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top