Petani Plasma Tolak Pungutan Ekspor CPO, Alokasi Subsidinya Salah Sasaran

Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) meminta Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan memperjuangkan nasib Petani Plasma Sawit, dengan menolak Peraturan Menteri Keuangan No.152/2018. Regulasi itu memberlakukan kembali pungutan ekspor CPO.
MG Noviarizal Fernandez
MG Noviarizal Fernandez - Bisnis.com 25 Juni 2019  |  16:54 WIB
Petani Plasma Tolak Pungutan Ekspor CPO, Alokasi Subsidinya Salah Sasaran
Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA- Setelah mendatangi kantor Kementerian Keuangan pekan lalu, Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) menggeruduk kantor Kemenko Maritim Selasa (25/6/19).

Massa meminta Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan memperjuangkan nasib Petani Plasma Sawit, agar menolak Peraturan Menteri Keuangan No.152/2018. Regulasi itu memberlakukan kembali pungutan ekspor CPO.

“Perkebunan dan industri minyak kelapa sawit di Indonesia berkontribusi mengurangi angka kemiskinan yang juga menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa,” kata Sekjen Asosiasi Petani Plasma Kepala Sawit Indonesia (APPKSI0 Arifin Nur Cahyono Selasa (25/6/19).

Menurutnya, melalui program kemitraan atau plasma, petani kelapa sawit dapat mengelola sawit secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan.

“Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan hal itu dalam konferensi internasional di Italia. Tentu hal ini merupakan keberpihakan kepada petani plasma,” lanjutnya.

Menurut dia, petani plasma sawit menguasai Sebanyak 41% lahan sawit dengan luas mencapai 4,6 juta hektare dan tenaga kerja langsung yang terserap di perkebunan sawit mencapai 5,5 juta orang dan pekerja tidak langsung sebanyak 12 juta orang.

"Karena itu, Pemerintah Indonesia harus menjaga perkebunan dan industri sawit untuk mengatasi angka kemiskinan sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan PBB pada 2030," tegasnya.

Namun, lanjut dia, selama tiga tahun terakhir akibat pungutan ekspor CPO yang digunakan untuk mensubsidi industri biodiesel milik konglomerat, jutaan petani sawit mengalami kemiskinan akibat pendapatan petani tergerus dengan adanya pungutan ekspor CPO yaitu dengan menurunnya secara draktis harga Tandan Buah segar Sawit Milik Petani

“Kesadaran Presiden Joko Widodo terkait nasib petani baru terlihat ketika Menko Maritim turun tangan untuk memberikan masukan agar pungutan ekspor CPO ditiadakan, apalagi selama tiga tahun ekspor CPO banyak di tolak di Eropa,” ucapnya.

“Karena itu, kami meminta Menko Maritim Puhut Binsar Panjaitan agar memperjuangkan nasib Petani Plasma Sawit, agar menolak pemberlakuan kembali pungutan Ekspor CPO,” tandasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
petani sawit

Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup