Pemerintah Siapkan Langkah Strategis Terkait Keanggotaaan FATF

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyelenggarakan Rapat Komite Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) terkait dalam rangka menyatukan komitmen dan suara untuk menjadi anggota penuh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), .
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 03 Juni 2019  |  08:18 WIB
Pemerintah Siapkan Langkah Strategis Terkait Keanggotaaan FATF
Menko Polhukam Wiranto memberikan keterangan pers seusai rapat koordinasi khusus (Rakorsus) tingkat menteri di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (24/4/2019). - ANTARA/Renald Ghifari

Bisnis.com, JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyelenggarakan Rapat Komite Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) terkait dalam rangka menyatukan komitmen dan suara untuk menjadi anggota penuh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), .

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto selaku ketua Komite TPPU menjelaskan Indonesia tengah menjalani proses untuk menjadi anggota penuh FATF.

Hasil penilaian Mutual Evaluation Review (MER) yang telah dilakukan oleh APG pada tahun 2017 lalu, langsung atau tidak langsung, akan menjadi bahan pertimbangan utama bagi FATF dalam menentukan kesiapan dan komitmen Indonesia untuk  mematuhi dan melaksanakan FATF Recommendation.

"Oleh karena itu, di samping kita mensyukuri pencapaian Indonesia, kita selayaknya menyusun action plan untuk memitigasi kelemahan yang ditemukan oleh assessor dalam MER APG dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi MER FATF yang rangkaiannya akan mulai dilaksanakan pada bulan September tahun ini," kata Wiranto sebagaimana dikutip, Minggu (2/6/2019).

Sementara itu Kepala PPATK.  Kiagus Ahmad Badaruddin menyampaikan bahwa PPATK telah memiliki segenap langkah-langkah untuk mendukung tercapainya Indonesia dalam mematuhi berbagai rekomendasi PPATK.

Beberapa strategi itu misalnya  Updating NRA 2015, action plan serta sejumlah rencana aksi guna memperbaiki rekomendasi-rekomendasi yang masih membutuhkan penyempurnaan.

Adapun Mutual Evaluation Review (MER) yang dilakukan oleh FATF akan berlangsung pada tahun 2020 pada bulan Juni. Meskipun saat ini Indonesia masih berstatus sebagai anggota observer, namun beberapa anggota Komite TPPU berpendapat bahwa kinerja Indonesia dalam mencegah dan memberantas TPPU maupun TPPT sudah menunjukkan sebuah prestasi yang luar biasa.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
ppatk

Editor : Mia Chitra Dinisari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top