Bisnis.com, MEDAN - Erwin Siahaan (36), pengemudi ojek online memperoleh 2.038 suara dan mengamankan satu kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan untuk periode 2019--2024. Berikut ceritanya setelah terpilih.
Erwin mengaku kebingungan saat harus mengisi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Alasannya, dia tak memiliki cukup banyak harta untuk dilaporkan.
"Barusan aku isi LHKPN. Enggak tahu aku apa yang harus diisinya. Rumah ngontrak, ayam 15. Itu aja pun hartaku," ujarnya, Rabu (15/5/2019).
Untuk melakukan sosialisasi saja, Erwin menggunakan polis asuransi ibunya yang meninggal dunia pada 2017. Dengan modal sekira Rp10 juta, dia mencetak atribut kampanye mulai dari brosur, spanduk hingga kalender lengkap dengan potret dirinya mengenakan seragam ojek.
Keinginannya untuk membawa perubahan di Kota Medan mendorongnya mendatangi warung-warung kopi hingga acara keagamaan agar bisa dirinya dan program-programnya dikenal.
Meskipun hanya tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA), Erwin ternyata mampu mengumpulkan suara yang bakal mengantarkannya ke kursi anggota dewan mewakili Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dia pun mengakui dengan posisi barunya, kehidupannya bakal berubah.
Dari sisi pendapatan, gaji anggota dewan di Kota Medan di kisaran Rp40 juta hingga Rp50 juta per bulan. Sementara itu, pendapatannya sebulan dari mengemudi ojek sebesar Rp3 juta. Menurutnya, meskipun bakal memeroleh pendapatan tinggi, sebagai wakil rakyat dia harus berkomitmen menyuarakan suara konstituen agar tak terjebak pada sistem yang korup.
Pastinya, dia menyebut latar belakang ekonomi bukan menjadi alasan untuk melakukan korupsi. Erwin berujar latar belakang ekonominya justru menjadi penggerak agar masyarakat kelas bawah bisa terwakili. "Awak (Saya) udah susah. Janganlah [masyarakat] disusahkan lagi," katanya.
Di sisi lain, dia juga bakal melibatkan akademisi dan pakar di bidang teknis yang bisa memberikannya saran sehingga bisa memberikan solusi permasalahan di Kota Medan. Dengan jabatannya sebagai wakil rakyat, Erwin berharap bisa menyelesaikan masalah seperti lamanya proses perekaman kartu tanda penduduk (KTP) hingga belum optimalnya pendapatan asli daerah (PAD).
"Banyak aku kenal akademisi. Nanti awak yang buat konsepnya. Siapa pun nanti mau bantu kalau awak jadi anggota legislatif," katanya.
