Bisnis.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo menyebutkan kurikulum pendidikan, terutama SMK, harus tanggap atas perubahan yang terjadi saat ini.
Jokowi mencontohkan masih banyak jurusan di SMK yang belum menyesuaikan kebutuhan industri saat ini, terutama untuk industri ekonomi digital.
Zaman sekarang sudah masuk digital ekonomi, SMK kita masih jurusan bangunan. Sudah puluhan tahun lebih jurusan bangunan.
"Siapkan SDM [sumber daya manusia] kita untuk hal baru,” kata Jokowi dalam Musrenbangnas 2019, RKP 2020, di Jakarta, Kamis (9/5/2019).
Lebih lanjut, dia mengungkapkan pemerintah juga perlu untuk menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja dengan kurikulum pendidikan di SMK maupun di politeknik.
Tak hanya itu, dalam hal ini, dunia usaha harus dilibatkan untuk meningkatkan kapasitas dan keahlian tenaga kerja Indonesia.
Dia pun memberi contoh dengan Filipina yang mengembangkan profesi baru yang dinamakan Business Process Outsorcing (BPO).
”Filipina kembangkan BPO sehingga jasa keuangan bisa dikerjakan di Filipina, tapi pemilik di negara lain. Itu sumber pendapatan di Filipina,” tambahnya.
Dalam kaitannya terhadap persoalan ini, Jokowi mengungkapkan pemerintah memiliki agenda untuk meningkatkan SDM selama satu tahun terakhir.
Jika mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), mayoritas tenaga kerja berpendidikan SD ke bawah sebesar 52,4% atau 40,51% pada Februari 2019.
Pembangunan SDM harus bisa diselesaikan. Data terakhir tenaga kerja 51% lulusan SD. Upskilling dan reskilling besar-besaran.
"Kita perlu jutaan, bukan ratusan ribu. Ini terus kita rapatkan agar betul-betul bisa beri beasiswa, jutaan terhadap mahasiswa kita,” ujarnya.
