TNI Terima Anggaran Rp400 Miliar untuk Amankan Pemilu 2019

Jumlah anggaran itu diungkap Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam Rapat Kerja Komisi I DPD RI, Selasa (7/5/2019). Akan tetapi, Hadi tidak merinci penggunaan anggaran ratusan miliar yang diberikan untuk TNI tersebut.
Lalu Rahadian | 07 Mei 2019 17:51 WIB
Seorang prajurit TNI AD berada di atas kendaraan taktis Anoa 6x6 yang disiagakan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (18/4/2019). Hal tersebut guna memberikan rasa aman bagi masyarakat terutama seusai pencoblosan Pemilu 2019. ANTARA FOTO - M Risyal Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA - Ada anggaran sebesar Rp400 miliar yang diberikan pemerintah terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk membantu pengamanan pemilu serentak 2019.

Jumlah anggaran itu diungkap Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam Rapat Kerja Komisi I DPD RI, Selasa (7/5/2019). Akan tetapi, Hadi tidak merinci penggunaan anggaran ratusan miliar yang diberikan untuk TNI tersebut.

"Pada saat pelaksanan pemilu serentak 2019, sebagai bantuan kepada polri, TNI telah mengerahkan 181.436 prajurit," ujar Hadi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/5/2019).

TNI disebutnya mengirim pasukan untuk bantuan kendali operasi (BKO) ke kepolisian sebanyak 70.571 orang selama pemilu 2019. Kemudian, ada 106.855 orang menjadi tenaga cadangan yang tersebar di seluruh wilayah.

Menurut Hadi, secara umum pemilu 2019 terselenggara dengan sukses dan damai. Akan tetapi, dia tidak menampik adanya sejumlah persoalan kecil yang sempat mewarnai jalannya pemilu 2019.

"Kami juga sampaikan netralitas para prajurit masih terjaga, dan sampai saat ini terus kita jaga netralitas tersebut," ujarnya.

Menurut Hadi, ada kemungkinan pasca pemilu 2019 ancaman keamanan muncul lantaran pihak yang tidak terima dengan hasil pemilu yang akan ditetapkan KPU. Jika kemungkinan itu terwujud, TNI memprediksi aksi unjuk rasa bisa terjadi dan menyasar kantor penyelenggara pemilu.

Untuk menghadapi itu, Hadi mengaku sudah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Dia juga menyebut antisipasi sudah dilakukan untuk menghadapi masifnya hoaks di dunia maya sebelum hasil pemilu resmi ditetapkan KPU RI.

"Hoaks disebar karena ada aktor ingin memanfaatkan situasi yang berkembang, dan polarisasi yang terbentuk selama masa kampanye menyebabkan identitas primordial, kesukuan, agama dan kesenjangan sosial dapat dimanfaatkan menimbulkan anarkisme massa. 

Apabila eskalasi tidak dapat dikendalikan, stabilitas keamanan akan terganggu," ujarnya.

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Pilpres 2019

Editor : M. Taufikul Basari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup