Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo mengkritik sistem teknologi informasi di pelabuhan yang belum sepenuhnya terintegrasi.
Wistem TI antara Pelindo I, II, III, dan IV, turunya, bahkan belum terkoneksi sehingga pengguna jasa harus membuka satu per satu portal Pelindo untuk mengakses informasi jasa kepelabuhanan.
"Masing-masing seperti silo sendiri-sendiri. Apalagi kalau digabungkan dengan kementerian, ada Kementerian Perhubungan, Imigrasi, Karantina, Bea Cukai yang punya INSW [Indonesia National Single Window]," katanya dalam kegiatan Deklarasi dan Komitmen Bersama Pembangunan Kawasan Bandara dan Pelabuhan Laut Berintegritas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (2/5/2019).
Agus berharap, seluruh instansi pemerintah duduk bersama mencari cara untuk menyambung sistem aplikasi agar mampu melayani masyarakat secara optimal.
Menurut dia, integrasi platform pelayanan berbasis digital sesungguhnya adalah bagian dari komitmen bersama pembangunan kawasan bandara dan pelabuhan. "Jangan sampai ini jadi janji di atas kertas. Yang namanya integrasi banyak instansi, harus terjadi."
Masing-masing Pelindo sebenarnya mengembangkan sistem pembayaran terintegrasi (integrated billing system/IBS). Aplikasi ini terdiri atas fitur untuk registrasi, booking, tracing dan tracking, payment, billing, dan e-care. Sayangnya, platform ini belum terintegrasi antar-Pelindo.
Di lingkup pemerintahan, aplikasi yang dibangun antarkementerian/lembaga juga belum terintegrasi. Sebagai contoh, Inaportnet yang dikelola Kemenhub belum sepenuhnya terintegrasi dengan INSW. Data pergerakan barang di dalam pelabuhan yang belum dapat dikonsolidasikan ke dalam Inaportnet menjadi salah satu penyebab.
