Dana Kampanye Jokowi-Ma'ruf Sentuh Rp600 Miliar, TKN Segera Lapor LPPDK

Bendahara TKN Jokowi-Ma'ruf Wahyu Sakti Trenggono menyebut bahwa biaya kampanye capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo - Ma'ruf Amin diperkirakan mencapai angka Rp600 miliar.
Aziz Rahardyan
Aziz Rahardyan - Bisnis.com 30 April 2019  |  17:52 WIB
Dana Kampanye Jokowi-Ma'ruf Sentuh Rp600 Miliar, TKN Segera Lapor LPPDK
Bendahara TKN Jokowi-Ma'ruf Wahyu Sakti Trenggono - Bisnis/Aziz Rahardyan

Bisnis.com, JAKARTA — Bendahara TKN Jokowi-Ma'ruf Wahyu Sakti Trenggono menyebut bahwa biaya kampanye capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo - Ma'ruf Amin diperkirakan mencapai angka Rp600 miliar baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran.

"Ada sekarang itu kira-kira di angka Rp600-an miliar lebih, lah. Cuma lebihnya berapa belum pasti. Makanya ini mau dicek ulang dan lain sebagainya," jelas Wahyu ketika menghadiri acara syukuran TKN Jokowi-Ma'ruf di bilangan Patra, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (30/4/2019).

Kendati demikian, Wahyu menyatakan angga tersebut belum pasti. Hingga kini, timnya masih dalam proses menyusun Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

"Jadi, untuk LPPDK itu kita finalnya hari ini. Mudah-mudahan malamnya sudah selesai untuk kita teliti, lengkap dengan seluruh bukti-bukti dokumen-dokumen, khususnya soal penerimaan," ungkapnya.

Sementara itu, KPU mewajibkan peserta Pemilu 2019 harus menyerahkan laporannya paling lambat 2 Mei 2019 atau 15 hari setelah pemungutan suara.

Sebab itulah, Wahyu berharap laporan teraebut telah selesai pada hari ini dan sanggup dirilis esok hari. Dirinya menyebut waktu yang cukup singkat ini membuat TKN mesti berhati-hati menyusun LPPDK tersebut.

Terlebih, sumber dan aliran dana yang tidak jelas bisa menghambat, bahkan membatalkan kemenangan Jokowi-Ma'ruf apabila benar-benar terpilih. Wahyu mengakui adanya sumber penerimaan yang tak terdeteksi itu akan dikembalikan ke negara sesuai aturan yang berlaku.

"Nah, untuk itu kita akan sangat hati-hati. Jangan sampai ada pemasukan-pemasukan yang tidak benar dan seterusnya, karena itu paling penting itu adalah dari sisi penerimaan," jelas politisi PDI Perjuangan ini.

Wahyu menyebut beberapa pengeluaran terbanyak tercatat untuk konsolidasi, biaya kampanye terbuka, pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK), serta pelatihan rekrutmen saksi. Sedangkan pendapatan terbanyak berasal dari sumbangan badan usaha dan fund raising.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Pemilu 2019, Pilpres 2019

Editor : M. Syahran W. Lubis

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top