Bisnis.com, JAKARTA - Data hasil penghitungan suara via pemindaian formulir C1 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Provinsi Bengkulu mengundang perhatian publik. Alasannya, berdasarkan semua data pemindaian C1 yang sudah masuk, ditemui fakta pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno unggul atas Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Bengkulu.
Prabowo-Sandiaga tercatat mendapat suara 585.689, dan Jokowi-Ma'ruf 582.572. Selisih suara keduanya adalah 3.117.
Keunggulan kandidat nomor urut 02 di Bengkulu tersebut menjadi perharian lantaran hal itu berbeda dengan hasil hitung cepat atau quick count beberapa lembaga pada hari pemungutan suara 17 April 2019.
Pada hasil hitung cepat lembaga Indikator Politik, misalnya, Jokowi-Ma'ruf disebut meraih keunggulan atas Prabowo-Sandiaga. Di Provinsi Bengkulu, pasangan nomor urut 01 itu diperkirakan mendapat 52,61 persen dukungan atau di atas raihan Prabowo-Sandiaga sebanyak 47,39 persen.
Perbedaan hasil hitung cepat dan penghitungan berdasarkan pemindaian C1 pun dijelaskan Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Dia menyebut Indikator Politik sejak awal hitung cepat sudah bersikap tak berani menyimpulkan hasil dari beberapa provinsi.
"Ada 10 provinsi yang kami tak berani menyimpulkan secara konklusi siapa yang unggul karena selisihnya tidak signifikan, termasuk Bengkulu," ujar Burhanuddin di twitter pribadinya, Sabtu (27/4/2019).
Dalam laporan Indikator Politik disebut 10 provinsi yang mereka tak berani simpulkan hasil hitung cepatnya adalah Sumatra Utara, Bengkulu, Kepri, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku dan Maluku Utara.
Perbedaan suara di 10 provinsi itu dianggap tidak signifikan, dan itu terjadi lantaran terbatasnya jumlah sampel yang diambil. Pada Provinsi Bengkulu, Indikator Politik mengambil sampel dari 4.449 suara sah untuk hitung cepatnya. Suara itu berasal dari 23 TPS yang menjadi lokasi hitung cepat.
Indikator Politik dalam laporannya menyebut, pengambilan sampel dalam hitung cepat pemilu 2019 dilakukan dengan metode Stratified Systematic Cluster Random Sampling.
Penjelasannya, sampel diambil Indikator Politik dari pengelompokan daerah pemilihan dan status wilayah desa-kota di tiap daerah. Setelah itu, TPS diacak untuk ditentukan mana saja lokasi yang akan menjadi basis pengambilan sampel.
Penjelasan ihwal metode pengambilan sampel hitung cepat Indikator Politik sama dengan lembaga Charta Politica. Lembaga yang disebut belakangan juga mengakui ada 11 daerah di mana selisih suara Jokowi dan Prabowo tak signifikan, sehingga belum bisa ditentukan siapa pemenangan pilpres berdasarkan hitung cepat di belasan provinsi itu.
Kesebelas provinsi yang dimaksud Charta dalam laporannya adalah Sumut, Bengkulu, Kepri, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku dan Malut.
Pada hitung cepat Charta Politica, di Provinsi Bengkulu suara Jokowi sebesar 48,86 persen atau di bawah raihan Prabowo yakni 51,14 persen. Tapi, perbedaan suara itu dianggap tidak signifikan.
Perhitungan KPU
Perbandingan hitung cepat dan hasil rekapitulasi KPU RI di tiap provinsi belum bisa dilakukan menyeluruh. Apalagi, hingga kini baru Provinsi Bengkulu yang pemindaian formulir C1-nya sudah selesai.
Hingga pukul 08.45 WIB, Senin (29/4/2019), sudah ada hasil pemindaian C1 dari 407.054 TPS yang masuk ke Situng KPU. Jumlah itu setara dengan 50,04 persen, atau separuh data dari 813.350 TPS di seluruh Indonesia.
Dari setengah total suara nasional, elektabilitas Jokowi-Amin di atas Prabowo-Sandiaga. Suara Jokowi-Ma'ruf sebanyak 56,22 persen, sementara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meraih 43,78 persen dukungan. Ada selisih 12,44 persen suara antara kandidat nomor urut 01 dan 02 itu.
Data pemindaian C1 dari beberapa provinsi juga sudah mendekati akhir. Hasil penghitungan dari Sulawesi Tenggara misalnya, sudah masuk 96,2 persen.
Sementara hasil pemindaian dari Kepulauan Bangka Belitung mencapai 90,7 persen dan Bali 87,7 persen. Tapi, ada juga provinsi yang datanya baru masuk sedikit seperti Papua (2 persen), Papua Barat (10 persen), Jawa Barat (28,8 persen), Jawa Timur (34 persen), dan Sulawesi Tengah (49 persen).
