Bisnis.com, JAKARTA - Maraknya hoaks yang beredar jelang berakhirnya masa kampanye pemilu 2019 dianggap sebagai otokritik untuk seluruh elite di Indonesia.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, banyaknya hoaks adalah hal menyedihkan bagi Indonesia. Dia juga menyebut hoaks sebagai racun demokrasi.
"Ini otokritik bagi seluruh elite politik agar mengedepankan politik yang beretika, mengedepankan moral, mengedepankan kebaikan bagi seluruh warga bangsa," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (2/4/2019).
Banyaknya hoaks tercermin dari hasil identifikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Selama Maret 2019, Kemenkominfo mencatat ada 453 hoaks, kabar bohong, atau berita palsu.
Jumlah itu membuat hoaks yang ditemukan Kemkominfo menjadi 1.224 selama Agustus 2018 sampai Maret 2019. Dari 453 hoaks itu, 130 diantaranya adalah kabar bohong mengenai isu politik.
"Hoaks politik antara lain berupa kabar bohong yang menyerang pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu," ujar Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu dalam keterangan tertulis kepada wartawan.
Pemerintah mencatat sebaran kabar bohong terus meningkat sejak Agustus 2018 hingga Maret 2019. Peningkatan signifikan mulai terjadi sejak Januari 2019, ketika ada 175 konten hoaks yang berhasil diverifikasi oleh Tim AIS Kemkominfo.
Jumlah itu naik dua kali lipat pada Februari 2019 menjadi 353 konten hoaks, dan bertambah lagi menjadi 453 berita bohong selama Maret 2019.
