Bisnis.com, JAKARTA -- Debat putaran keempat Pemilu 2019 akan digelar pada Sabtu (30/3/2019). Ada sejumlah persoalan yang harus dijawab oleh calon presiden nomor urut 01 dan 02.
Dalam debat keempat nanti, tema yang akan diangkat adalah ideologi, pemerintahan, pertahanan, keamanan, dan hubungan internasional.
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia (UI) Aditya Perdana mengatakan salah satu yang harus diperhatikan serius oleh Joko Widodo dan Prabowo Subianto adalah persoalan terkait ideologi dan pemerintahan.
Dia menuturkan Jokowi dan Prabowo harus bisa menyampaikan gagasan mereka untuk meredakan ketegangan dan perpecahan di masyarakat akibat Pemilu. Menurut Aditya, terbelahnya masyarakat karena berbeda pilihan di Pemilu bisa berdampak buruk dan panjang jika didiamkan.
"Saya berharap Pak Jokowi dan Prabowo punya pandangan, seperti apa persoalan ini setelah Pemilu mau diselesaikan? Dengan cara seperti apa?" ujarnya dalam diskusi bertajuk Siapa Tersengat Debat Keempat? di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2019).
Aditya menganggap saat ini, ada masalah politik identitas yang serius di masyarakat. Persoalan itu terlihat dari menguatnya klasifikasi masyarakat berdasarkan suku, agama, dan ras dalam beberapa tahun terakhir.
Hal seperti ini diyakini dapat berbuntut panjang jika dibiarkan. Jokowi atau Prabowo harus memiliki gagasan untuk menyelesaikan masalah tersebut karena sudah banyak masyarakat yang jengah dengan kondisi perpecahan seperti sekarang.
Aparatur Sipil Negara (ASN) berfoto bersama seusai mengikuti upacara peringatan HUT ke-46 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), di Monas, Jakarta, Rabu (29/11/2017)./ANTARA-Puspa Perwitasari
Keduanya juga diharapkan memiliki solusi dan membicarakan persoalan reformasi birokrasi dalam debat nanti. Reformasi birokrasi masih dianggap sebagai persoalan klasik yang terus berulang dan tak pernah usai dibahas sejak 1998.
"Kasus [dugaan korupsi] Romahurmuziy membuktikan bahwa ada persoalan serius di birokrasi kita, masih ada jual beli jabatan. Saya yakin di kementerian lain hal itu juga terjadi dengan porsi yang mungkin berbeda-beda," tuturnya.
Aditya melanjutkan masih banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menganggap jual beli jabatan sebagai hal biasa. Padahal, pendapatan atau gaji ASN dianggap sudah naik dan jauh lebih baik saat ini dibandingkan beberapa tahun lalu.
Poin lain yang diharapkan dapat dibicarakan Jokowi dan Prabowo yaitu persoalan desentralisasi dan hubungan eksekutif serta legislatif yang terbangun di daerah. Persoalan ini harus dibahas karena 5 tahun lagi Indonesia akan kembali menggelar Pemilu serentak di tingkat nasional dan daerah.
Baik Jokowi maupun Prabowo diminta menyampaikan gagasan konkret untuk menciptakan hubungan yang sehat antara eksekutif dan legislatif di daerah. Selama ini, hubungan lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dinilai belum berjalan baik.
Bahkan, pola koalisi antar partai di daerah dan tingkat pusat kerap berbeda-beda. Perbedaan corak koalisi di pusat dan daerah itu seringkali menghadirkan hambatan dalam menciptakan pemerintahan yang efektif dari pusat hingga tingkat kabupaten/kota.
"Hal lain adalah di DPR juga seingat saya ada sejumlah partai yang menawarkan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kembali ke DPRD. Itu isu yang harusnya juga diperbincangkan kedua kandidat. Ini isu desentralisasi mau di bawa ke mana dalam konteks politik ke depannya? Karena ini tanggung jawab presiden untuk bisa mengarahkan ke depannya gimana," paparnya.
Persoalan Pertahanan dan Keamanan
Pada aspek pertahanan dan keamanan, kedua calon presiden (capres) diharapkan punya ide untuk mengatasi persoalan banyaknya perwira tinggi (pati) di Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tak memiliki jabatan. Mereka juga diminta punya konsep untuk memanfaatkan tentara secara efektif dan meningkatkan kesejahteraan purnawirawan TNI.
Anggota TNI Angkatan Darat mengangkat senjata usai apel pemberangkatan Satgas ke Papua di Pelabuhan Sukarno Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (3/3/2019)./ANTARA-Abriawan Abhe
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan) Salim Said mengatakan banyaknya pati TNI yang tak punya pekerjaan saat ini, harusnya diselesaikan sejak tahap perencanaan rekrutmen tentara. Hal itu diakuinya tak mudah dilakukan, tapi harus dijalani agar tak ada pati yang tanpa jabatan.
"Negara ini perlu berapa jenderal, kolonel, atur dari bawah. Berapa masuk akmil [akademi militer], angkatan udara, laut, sudah harus dihitung. Memang susah, bikin negara enggak gampang," ucapnya.
Salim juga menyoroti rendahnya kesejahteraan purnawirawan tentara di Indonesia. Dia menuturkan saat ini, seorang pensiunan jenderal hanya mendapat uang Rp5 juta per bulan dari negara.
Hal itu mengakibatkan banyaknya purnawirawan TNI yang akhirnya masuk dunia politik pascapensiun.
Barisan purnawirawan jenderal yang mendukung kandidat saat Pemilu dinilai sebagai hal yang miris. Padahal, harusnya para purnawirawan memiliki kehidupan yang lebih baik dan dihormati, bukan justru menjadi alat politik kandidat saat Pemilu.
"Naikkan dong gaji mereka supaya ketika mereka pensiun, aman. Jangan baris dukung presiden, kasihan kan. Mari kita hargai mereka. Jadi saya mau katakan, ini harus dimasukkan [pembicaraan soal] bagaimana menghormati tentara," ujar Salim.
Terakhir, dia menyinggung pentingnya pemanfaatan tenaga tentara agar tak sia-sia. Adapun gagasan pemanfaatan tentara untuk membantu kegiatan pertanian dan perkebunan dipandang sebagai hal yang sia-sia.
Tentara, lanjut Salim, harusnya ditata agar siap berperang setiap saat. Jika mereka dimanfaatkan untuk bekerja di luar bidang pertahanan dan keamanan, hal itu justru dianggap akan memperlemah kemampuan tentara.
"Pertahanan harus diperkuat, jangan suruh tentara berkebun. Kalau dia [tentara] berkebun, dia enggak latihan militer kan. Kualitasnya akan turun, efek deterence-nya enggak ada, artinya musuh akan memandang enteng kita. Jangan disalahgunakan lah tentara itu," tegasnya.
Calon Presiden petahana nomor urut 01 Joko Widodo berswafoto dengan massa pendukungnya saat melakukan kampanye terbuka di kota Dumai, Dumai, Riau, Selasa (26/3/2019)./ANTARA-Aswaddy Hamid
Janji Jokowi dan Prabowo
Politikus PSI dan anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maíruf, Rian Ernest, menuturkan dalam debat keempat nanti, Jokowi akan banyak memaparkan soal capaiannya dalam mempertahankan ideologi negara selama 4 tahun terakhir.
Jokowi juga diklaim memiliki rencana jelas untuk mereformasi birokrasi dan menghapus kebiasaan korupsi dari diri para ASN.
"Ideologi, pencapaian Pak Jokowi jelas memajukan Pancasila dan membentuk badan khusus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Pak Jokowi konkretnya apa nih? Konkret menjalankan pemerintahan berbasis elektronik. Jadi ini cara mencegah korupsi. Ini penting karena masalah negara kita," ucapnya.
Rian juga menyebut selama masa pemerintahan Jokowi, keamanan negara terjaga lebih baik dibanding sebelumnya. Fakta naiknya anggaran untuk TNI dan Polri selama Jokowi berkuasa disebut sebagai indikator kemajuan upaya pengamanan negara.
"Konkret dalam bentuk anggaran untuk Polri meningkat 2 kali lipat sejak Jokowi menjabat. Kalau enggak ada peningkatan anggaran, gimana mau ada peningkatan [keamanan]? TNI juga [anggarannya meningkat]," tuturnya.
Berdasarkan Nota Keuangan APBN 2019, realisasi anggaran fungsi pertahanan di APBN tumbuh 10,8% dari Rp86,3 triliun pada 2014 menjadi Rp117,5 triliun pada 2017. Realisasi anggaran fungsi pertahanan di APBN 2018 diperkirakan sebesar Rp107,6 triliun.
Kemudian, realisasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan juga tumbuh rata-rata 25,1% dari Rp69,3 triliun pada 2014 menjadi Rp135,7 triliun pada 2017. Realisasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan pada 2018 diperkirakan sebesar Rp131,9 triliun.
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto melambaikan tangan kepada para pendukungnya dalam kampanye terbuka di lapangan Kompyang Sujana, Denpasar, Selasa (26/3/2019)./ANTARA-Nyoman Budhiana
Sementara itu, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, menyebut capres nomor urut 02 akan banyak berbicara soal upaya meninggikan posisi Indonesia di dunia internasional.
Prabowo disebut bakal menyampaikan ide dan gagasan dengan cara yang sopan dan tenang. Selain itu, lanjutnya, Prabowo juga akan menegaskan dukungan terhadap Palestina agar merdeka.
"Terus terang untuk Palestina kita akan mendorong kemerdekaan Palestina dan menjadikan Indonesia menjadi negara yang terdepan dalam pentas politik dunia. Kita akan bicara di berbagai forum dunia, jangan sampai kayak sekarang, Presiden terkesan menghindari ikut forum-forum dunia," tukas Andre.
Dia juga menegaskan Prabowo akan membantah tudingan bahwa ada dukungan kelompok Islam radikal terhadapnya dalam Pemilu 2019. BPN menyatakan kabar itu bohong dan tidak sesuai fakta.
"Pak Prabowo dari umur 18 tahun sudah tanda tangan kontrak dengan negara ini bahwa akan membela Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Bagi kami, NKRI harga mati, final. Pak Prabowo sudah mengorbankan nyawa untuk bangsa dan negara di saat Pak Jokowi masih kuliah," tambah Andre.
