Partai Politik di Thailand Bersiap Hadapi Pemilu 24 Maret

Pemilihan umum pada Minggu, 24 Maret lusa merupakan pesta demokrasi pertama Thailand sejak pemerintahan Yingluck Shinawatra digulingkan dalam kudeta militer pada 2014.
Iim Fathimah Timorria
Iim Fathimah Timorria - Bisnis.com 22 Maret 2019  |  19:14 WIB
Partai Politik di Thailand Bersiap Hadapi Pemilu 24 Maret
Thailand akan menggelar pemilihan umum perdana sejak kudeta militer pada 2014 - Bangkok Post

Bisnis.com, JAKARTA - Partai-partai Politik di Thailand bersiap untuk menggelar kampanye akbar, dua hari jelang pemilihan umum pertama negara itu sejak kudeta militer lima tahun lalu.

Pendukung Palang Pracharath, partai pro-militer yang mengusung calon petahana sekaligus pemimpin junta, Prayut Chan-ocha akan berkumpul di sejumlah titik di Bangkok untuk kampanye terakhir. Sementara itu, Partai Pheu Thai, yang digulingkan dari tampuk kekuasaan pada kudeta 2014, rencananya juga bakal menggelar kampanye di ibu kota.

Partai Pheu Thai merupakan ancaman terbesar Prayut untuk kembali merebut dominasi di parlemen. Partai besutan mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra itu selalu memenangkan pemilihan umum sejak 2001. Partai ini mengusung program populis, seperti jaminan kesehatan dan pemerataan ekonomi yang didukung oleh banyak masyarakat urban.

Melansir Reuters, pemilihan umum pada Minggu (24/3/2019) nanti diperkirakan akan menjadi arena pertarungan antara pemerintahan demokratis dan militer. Namun sejumlah kritikus menilai pemilihan nanti telah dimanipulasi dengan konstitusi baru di bawah rezim Prayut yang mendukung akses besar bagi militer ke bangku parlemen.

Persaingan merebut kekuasaan tak hanya milik partai berkuasa dan oposisi. Saingan lama Pheu Thai, Partai Demokrat, juga bakal memainkan manuver dengan mengadakan pertemuan akbar terakhir jelang pemilihan umum di Bangkok.

Partai yang mendukung kelompok bisnis ini membawa misi besar dalam pemilihan lusa. Mereka berharap dapat mengembalikan pemimpinnya, Abhisit Vejjajiva, kembali ke jabatan sebagai perdana menteri setelah sempat menduduki posisi itu pada 2008 sampai 2011.

Jajak pendapat sejauh ini menunjukkan bahwa Pheu Thai akan memperoleh suara terbanyak. Pheu Thai dan koalisi di parlemen diperkirakan akan membentuk koalisi besar di Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki 500 total kursi.

Kendati Pheu Thai memiliki kans besar di level DPR, tantangan besar datang majelis tinggi. Konstitusi yang dibuat pro-junta mengatur bahwa militer memiliki wewenang penuh untuk menunjuk sosok yang menduduki 250 kursi Senat. Padahal, perdana menteri dipilih dari suara terbanyak akumulasi DPR dan Senat.

Dengan aturan yang cukup manipulatif itu, koalisi Pheu Thai setidaknya harus menguasai 376 suara di DPR untuk mengamankan posisi perdana menteri, atau 50 persen tambah satu suara dari gabungan 750 kursi parlemen majelis tinggi dan rendah.

Dengan militer yang memiliki wewenang untuk memilih semua anggota Senat, partai-partai pro-militer mungkin hanya perlu memenangkan 126 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat untuk memenangkan mayoritas suara hasil akumulasi.

Melihat aturan ini, Pheu Thai pun meminta para pemilih untuk memilih secara strategis.

“Aturan dalam pemilihan ini dirancang untuk membuat orang dirugikan. Jika Anda tidak ingin menyerah, Anda perlu memilih secara strategis," tulis partai itu dalam pesan di Facebook pada Jumat (22/3/2019).

"Anda harus memilih Pheu Thai untuk kemenangan besar!" serunya.

Partai dan kandidat diizinkan untuk berkampanye sampai pukul 18.00 waktu standar Thailand pada Sabtu (23/3/2019). Esoknya, komisi pemilihan akan membuka 93.200 tempat pemungutan suara mulai pukul 08.00 pagi sampai 17.00 sore di seluruh negeri. Komisi pemilihan mengatakan hasil hitung cepat akan tersedia tiga jam setelah tempat pemungutan suara tutup.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
thailand

Sumber : Reuters

Editor : Andhika Anggoro Wening

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top