Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membuka High Level Dialogue on Indo-Pacific Cooperation (HLD-IPC) yang digelar atas inisiatif Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Rabu (20/3/2019). Dalam pidato pembukaannya, JK menyematkan pesan penguatan kerja sama maritim di kawasan.
Ia mengatakan penguatan kerja sama ini penting mengingat tantangan geopolitik yang terus berkembang, khususnya di kawasan Indo-Pasifik.
"Tiga per lima populasi dunia berada di kawasan Samudera Hindia dan Pasifik dan kontribusi pendapatan domestik bruto (PDB) dari kawasan ini mencapai US$52,1 triliun," ujar JK.
Kendati memiliki potensi ekonomi yang besar, pada saat yang sama kawasan ini masih menghadapi sejumlah permasalahan di antaranya sengketa maritim antarnegara, perdagangan manusia, penyelundupan narktika, ekstremisme, dan terorisme.
"Sebuah arsitektur kawasan yang kuat diperlukan untuk menjamin kawasan ini damai, stabil, dan secara ekonomi terus berkembang," ungkapnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, sambungnya, negara-negara di kawasan ini perlu terus mengembangkan kerja sama maritim, begitu pula konektivitas yang mencakup pembangunan infrastruktur yang menguntungkan setiap pihak.
"Kawasan Indo-Pasifik yang terhubung dengan baik akan menjadi jalan demi lahirnya pusat-pusat pertumbuhan," tambah JK.
Dalam sudut pandang Indonesia, JK menjelaskan bahwa konsep kerja sama Indo-Pasifik yang dipegang adalah yang mengedepankan inklusivitas, transparansi, promosi kerja sama dan dialog, serta penghormatan terhadap hukum intenasional.
"Visi Indonesia ini, saya tegaskan, tidak dimaksudkan untuk menggantikan konsep kerja sama yang telah ada. Namun untuk memperkuat kerangka kerja sama yang telah ada," jelasnya.
Di akhir sambutannya, JK mengharapkan forum dialog ini dapat menjadi sarana untuk mencapai sinergi di antara ide-ide mengenai konsep Indo-Pasifik yang hadir. Pertemuan ini pun diharapkan dapat menjadi kesempatan baru yang melahirkan kerja sama baru.
Dialog Tingkat Tinggi Indo-Pasifik diikuti oleh 18 negara yang tergabung dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur (EAS). Turut hadir dalam pertemuan ini Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne dan Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters.
