Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi menilai tidak ada program Presiden Joko Widodo yang asli buatannya. Semuanya hanya mengubah nama sebelumnya pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kegiatan ini kemudian dijadikan politik uang secara terselubung.
Koordinator Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Ledia Hanifa Amaliah mengatakan bahwa salah satu contohnya adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat berubah menjadi Jaminan Kesehatan Nasional.
“Jadi kita lihat ganti nama substansinya tidak berubah. Tapi ini adalah hak masyarakat sejak awal,” katanya di Jakarta, saat diskusi Tolak Money Politics di Jakarta, Selasa (12/3/2019).
Bagi Ledia, hak masyarakat yang biasanya lama didapat kemudian sekarang menjadi tepat waktu dan jumlahnya yang meningkat bisa mengarah ke politik uang.
“Konon kabarnya tahap kedua turun awal April sebelum pilpres. Apakah kemudian ada kaitannya sama peristiwa besar bulan April? Kalau memang itu hak rakyat, maka harus diberikan,” jelas Ledia.
Politik uang dalam bentuk lain, papar Ledia, adalah dengan cara memanfaatkan kekuatan jabatan, seperti meminta sebuah perusahaan mengeluarkan dana tanggung jawab sosial (CSR) untuk kepentingan politik.
“Tanpa disadari itu bagian upaya itu [politik uang]. Kemudian untuk masyarakat yang ingin menggunakan CSR tidak bisa karena terhalang kepentingan tertentu,” ucap Ledia.
