Bisnis.com, JAKARTA - Pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido mendesak Eropa untuk memperketat sanksi keuangan terhadap pemerintah Nicolas Maduro setelah mengusir duta besar Jerman dari negara itu.
Komentar Nicolas Maduro kepada sebuah majalah Jerman belum lama ini menandai permasalahan terbaru dalam gejolak global atas masalah di Venezuela. Pasalnya sebagian besar negara barat mengakui Guaido sebagai kepala negara yang sah di negeri penghasil minyak itu.
Sementara itu, Rusia dan China hingga kini masih terus mendukung Maduro sebagai kepala negara yang sah dan mendesak agar tidak ada campur tangan pihak luar terkait masalah di sana.
Berdasarkan laporan Reuters, pernyataan pemerintah setempat dinilai telah mewakili ancaman terhadap Jerman. Duta Besar Jerman Daniel Kriener dan sejumlah diplomat lainnya beberapa waktu lalu telah menyambut Guaido pulang di Bandara Caracas dan memberi dukungan kepada oposisi Venezuela sebagai pemimpin negara yang sah.
"Saya berharap Eropa bereaksi tajam terhadap ancaman serius ini terhadap seorang duta besar," kata Guaido. "Di atas semua itu, mereka harus memperketat sanksi keuangan terhadap rezim [Maduro],” katanya Guaido dilansir Reuters, Kamis (7/3/2019).
Jerman merupakan bagian dari sejumlah negara yang mendukung rencana Guaido untuk membentuk pemerintahan transisi menjelang pemilihan nasional.
Dia mencela Maduro sebagai perampas kekuasaan yang pemilihannya kembali tahun lalu dihasilkan dari pemungutan suara palsu. Sementara itu, Maduro mengatakan dia adalah korban dari upaya kudeta yang dipimpin A.S. dan perang ekonomi.
Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas pada Rabu menyebut tindakan Venezuela tidak bisa dipahami dan mengatakan Jerman serta mitra Eropa akan terus mendukung Guaido.
Maas mengatakan duta besar mereka akan kembali ke Jerman pada Sabtu untuk berkonsultasi. Kendati demikian, posisi Berlin mendukung Guaido tidak akan berubah.
Guaido telah meminta Kriener untuk tetap sebagai duta besar di Caracas. Pasalnya menurut oposisi pemerintah ini, Maduro tidak memiliki kekuasaan untuk mengusir seorang diplomat karena dia "menduduki jabatan presiden secara ilegal."
