Bisnis.com, JAKARTA--Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengharapkan program Kartu Pra Kerja yang dijanjikan Capres Jokowi Widodo tidak untuk kepentingan sesaat.
Menurutnya, program itu harus melalui pertimbangan dan pemikiran yang matang. Dengan pemikiran yang matang, ujarnya, program itu tidak boleh diluncurkan untuk kepentingan sesaat atau menjelang Pemilu 2019.
Terkait rencana itu, pihaknya akan menunggu bagaimana implementasinya di lapangan sembari mengawasi semua program yang diwacanakan pemerintah.
"Dilihat kebijakan, pas atau belum kan tentunya kalau sudah berjalan, sedangkan ini kan baru akan dilaksanakan, tentunya yang terbaik ini kita menunggu hasil pelaksanaannya setelah itu kita evaluasi," ujar politisi Partai Demokra itu, Rabu (6/3).
Sedangkan Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Nizar Zahro mengkritik program Kartu Pra Kerja karena dinilai akan membebani keuangan negara. Alasannya pemegang kartu tersebut tetap digaji meski belum mendapatkan pekerjaan.
"Untuk gaji guru saja kita hutang, masa Pak Jokowi mau tambah hutang baru untuk gaji pengangguran? Program ini nantinya akan membebani keuangan negara," kata Nizar.
Baca Juga
Menurutnya, data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut BPS mencapai tujuh juta jiwa. Kalau Jokowi mau kasih gaji 1 juta rupiah per orang, maka akan butuh biaya 7 triliun," kata Nizar.
Ketua DPP Partai Gerindra ini menambahkan, program Kartu Pra Kerja juga bertentangan dengan Undang Undang APBN 2019. Sebab dokumen hukum yang telah diteken Jokowi itu tidak mencantumkan pagu anggaran untuk program bagi-bagi kartu.
Daripada bagi-bagi kartu, Jokowi sebaiknya tunaikam janji tahun 2014, angkat honorer K2 menjadi ASN seluruhnya, kata Nizar.
Lebih lanjut, Nizar menilai, program Kartu Pra Kerja tidak efektif menurunkan angka pengangguran di Indonesia.
Menurutnya, salah satu solusi atasi pengangguran adalah memperbaiki kualitas pendidikan dengan menyiapkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri di Indonesia.
Sebelumnya, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyebut pemegang kartu pra kerja akan mendapatkan gaji meski belum mendapatkan pekerjaan.
Hal itu disampaikan Jokowi saat ngopi bareng milenial di Kendari, Jumat (1/3/2019).
Menurut Jokowi, para pemegang kartu itu mulanya akan mendapatkan pelatihan sesuai keterampilan dan skill yang mereka miliki.
