Bahasa Janji Kampanye

Jika tak bisa mengubah arah angin, cobalah mengubah layar perahu Anda. Tapi jangan coba-coba melakukan itu jika Anda terpilih jadi presiden. Apalagi jika Anda sudah menjanjikan menegakkan 7 layar saat kampanye
Ana Mustamin
Ana Mustamin - Bisnis.com 18 Februari 2019  |  15:35 WIB
Bahasa Janji Kampanye
Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kedua kanan) dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kanan) berfoto bersama moderator debat Tommy Tjokro (kiri), dan Anisha Dasuki, usai mengikuti debat capres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). - ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Jika tak bisa mengubah arah angin, cobalah mengubah layar perahu Anda. Tapi jangan coba-coba melakukan itu jika Anda terpilih jadi presiden. Apalagi jika Anda sudah menjanjikan menegakkan 7 layar saat kampanye.

Jangan pernah mengubahnya menjadi 5, atau membuat arah layar berbalik. Jika nekad, Anda akan dituding pembohong, tidak menepati janji kampanye. Meski angin kemudian menjelma badai, lalu menghantam mencabik layar, dan membuat perahu Anda karam.

Seekstrim itu? Ya, itu kalau kita mengikuti logika berpikir para pendukung fanatik pihak yang kalah dalam kontestasi pemilu. Tidak peduli pemenang menyodorkan arah masa depan yang lebih baik. Judulnya tetap: presiden berbohong,
presiden ingkar janji. Dan karenanya layak diviralkan tagar #2019GantiPresiden.

Dekadensi Makna

Kontestasi politik mengubah wajah Indonesia kita. Dari sisi bahasa, terjadi dekadensi luar biasa. Bahasa kehilangan konteks. Kajian semantik menjadi tidak relevan.

Padahal sejak zaman kerajaan masih tegak di nusantara, kita mengenal apa yang disebut makna stilistik, makna yang lahir dari bahasa karena perbedaan sosial. Biasanya semakin tinggi status sosial seseorang, bahasanya pun semakin high context. Semakin simbolik, semakin kaya idiom atau metafora.

Dan karenanya jika seorang raja bertitah, diperlukan kehati-hatian dalam menafsir makna. Sebaliknya semakin awam, semakin low context. Masyarakat berbahasa to the point, lu-gue, kata orang Betawi. Memaknainya pun tidak sulit, karena tidak memberi ruang tafsir berbeda.

Dalam percakapan sehari-hari kita mengenal bahasa akademis dan non akademis, bahasa bisnis dan non bisnis, dan beragam bahasa sehari-sehari lainnya berdasarkan status tingkat jabatan, tingkat intelektual, dan pekerjaan seseorang.

Bahasa sejatinya memiliki dimensi content dan context — dimensi isi (pesan)dan hubungan. Pesan bisa sama, tapi maknanya berubah ketika konteksnya berubah. Perubahan ini membawa pemahaman kita ke beragam makna, seperti makna denotatif, makna konotatif, makna gramatikal, makna asosiatif, dan makna-makna lainnya.

Hari ini, demi syahwat untuk berkuasa, kita menyaksikan bagaimana elite politik memaksa semua orang memahami makna bahasa secara leksikal, lepas dari konteks.

Janji politik presiden dipahami dengan membuat daftar panjang apa saja yang dijanjikan selama kampanye. Dan semua dipandu elite politik agar masyarakat memahami daftar itu secara leksikal.

Presiden misalnya menjanjikan kurs rupiah di angka Rp 10.000; maka jika itu tidak dipenuhi, presiden ingkar janji. Tidak peduli melemahnya rupiah akibat pengaruh eksternal dan berada di luar kendali pemerintah. Tidak peduli bahwa secara global hampir semua mata uang mengalami tekanan luar biasa, dan ada negara yang tersungkur dan bangkrut karenanya.

Jika kita mengikuti alur logika pendukung oposisi, maka presiden - dalam hal ini diwakili BI harus terus melakukan intervensi. Atau apa pun caranya. Tidak peduli cadangan uang negara terus menipis dan ancaman inflasi di depan mata. Toh kalau itu terjadi, mungkin oposisi semakin bersorak, karena menemukan momentum untuk semakin menegaskan kegagalan pemerintah mengelola negara.

Dalam soal BBM misalnya, masyarakat diracuni pemahaman bahwa presiden gagal untuk menahan harga. Tidak peduli presiden melakukan pencapaian yang jauh lebih penting; bahwa pemerintah berhasil melepaskan kartel minyak dan membubarkan Petral; berhasik mengarahkan subsidi minyak ke kelompok masyarakat yang lebih tepat; dan bahwa saudara kita di Papua bisa menikmati harga BBM dengan tarif sama dengan saudara mereka di Jawa.

Para pendukung oposisi ini ingin agar BBM terus disubsidi pemerintah. Tapi mereka tidak mau tahu dari mana dana untuk menutup subsidi yang terus membengkak dari tahun ke tahun dan menghabiskan hampir seluruh dana APBN. Mereka tidak ingin pajak dinaikkan, dan pemerintah juga tidak boleh berutang. Sungguh, Indonesia ini butuh seorang presiden yang siluman.

Memaknai Janji Kampanye

Adalah jamak dalam kontestasi, janji ditebar. Karena janji membawa harapan. Jangankan menjadi presiden, menjual permen saja, Anda menebar janji.

Tapi ketika janji seorang calon presiden dimaknai seperti janji anak sekolah yang mengerjakan PR dari angka 1 sampai 10, maka Anda secara otomatis mendegradasi tugas, tanggung jawab dan kewenangan seorang presiden. Anda mengecilkan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 260 juta penduduk serta ribuan etnis dengan kompleksitas masalah; dan mengubahnya menjadi sebesar buku tulis yang halamannya masih kosong, kecuali berisi daftar pertanyaan PR yang akan dikerjakan.

Percayalah, bahwa siapa pun yang akan menjadi presiden, pasti akan menggelontorkan janji. Persis seperti seseorang yang akan melamar kekasihnya. Lalu, setelah berumah tangga, apakah Anda akan peduli dengan daftar janji itu, ketika kemudian menyadari bahwa masa depan Anda berdua jauh lebih baik dari sekadar mengingat janji-janji itu?

Percayalah, bahwa siapa pun yang akan terpilih jadi presiden, pasti ada janji yang tidak bisa ditunaikan. Karena dunia berkembang. Selalu ada hal-hal tak terduga di luar kendali yang membuat proyeksi dan estimasi harus dikoreksi. Selalu ada persepktif baru yang muncul ketika dihadapkan dengan kompleksitas masalah yang sesungguhnya di lapangan.

Sebagai pemilih, kita harus menyiapkan ruang untuk ‘memaafkan’ janji yang tidak ditunaikan. Asal realistis. Siapa pun pemenangnya. Dan itu memungkinkan terjadi jika pada saat kampanye, kita cerdas menilai dan memilah. Saat kampanye, yang paling penting bukan soal poin yang dijanjikan. Tapi bagaimana narasi yang dibangun oleh calon presiden. Seberapa realistis janji itu. Apakah cukup mendukung visi besar menjadi bangsa yang besar sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi.

Sebagai pemilih yang cerdas, kita harus belajar melihat pesoalan secara lebih kontekstual, secara lebih mendalam. Jika ada janji yang tidak terpenuhi, bukan serta-merta menganggap itu sebagai kegagalan. Tapi kita harus melihat narasi besar yang ada di balik janji itu.

Jika tubuh yang menderita kanker, misalnya, harus mengalami sakit karena ada bagian tubuh yang diamputasi, kita harus optimis melihat bahwa ke depan tubuh kita akan jauh lebih sehat. Bukan justru memaknai rasa sakit dari amputasi sebagai bagian dari janji yang diingkari.

Menilai keberhasilan dan kegagalan seorang presiden hanya dengan melihat harga telur yang melonjak di pasar, sungguh membuat geleng-geleng kepala. Seolah Indonesia ini hanya sebesar biji telur dan sesedehana proses memelihara ayam petelur.

Jika anda tidak bisa mengubah arah angin, cobalah mengubah layar Anda. Jika tidak, perahu Anda akan karam. Saya rasa, tidak ada presiden dan rakyat yang menginginkan Indonesia ini karam. Jika itu terjadi, terus idola Anda mau jadi presiden negara mana?***

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kampanye pemilu, Ana Mustamin

Editor : Mia Chitra Dinisari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top