Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jokowi Sebut Kebijakan Super Deduction Tax Untuk Riset Masih Dibicarakan

Super deduction tax merupakan insentif pajak bagi perusahaan yang melakukan kegiatan tertentu, salah satunya riset dan pengembangan. Pada saat ini, kebijakan itu belum diberlakukan di Indonesia.
CEO dan Pendiri Bukalapak Achmad Zaky bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo untuk meminta maaf terkait cuitannya di Twitter di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (16/2/2019)./Bisnis-Yodie Hardiyan
CEO dan Pendiri Bukalapak Achmad Zaky bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo untuk meminta maaf terkait cuitannya di Twitter di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (16/2/2019)./Bisnis-Yodie Hardiyan

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menyatakan kebijakan super deduction tax atau salah satu insentif pengurangan pajak bagi perusahaan masih dibicarakan.

Pernyataan itu disampaikannya dalam konferensi pers seusai bertemu pendiri dan CEO Bukalapak Achmad Zaky di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (16/2/2019).

"Itu masih dalam proses dibicarakan untuk memberikan super deduction tax, baik dalam rangka mereka pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan inovasi-inovasi," kata Kepala Negara.

Super deduction tax merupakan insentif pajak bagi perusahaan yang melakukan kegiatan tertentu, salah satunya riset dan pengembangan. Pada saat ini, kebijakan itu belum diberlakukan di Indonesia.

Seperti diketahui, isu dana riset dan pengembangan (Research and Development/R&D) di Indonesia menjadi sorotan akibat cuitan Zaky di akun Twitter-nya @achmadzaky. Dalam cuitannya, Kamis (14/2), dia menyatakan industri 4.0 adalah omong kosong apabila anggaran R&D Indonesia hanya sekitar US$2 miliar pada 2016 atau lebih kecil dibandingkan negara-negara lain.

Zaky, yang mengaku mengambil data dari Wikipedia, menyebut anggaran R&D Amerika Serikat mencapai US$511 miliar, China US$451 miliar, Jepang US$165 miliar, Jerman US$118 miliar, Korea US$91 miliar, Taiwan US$33 miliar, Australia US$23 miliar, Malaysia US$10 miliar, dan Singapura US$10 miliar.

"Mudah2an presiden baru bisa naikin," tulisnya di Twitter.

Cuitan itu kemudian dihapusnya karena mengundang kontroversi dan melahirkan seruan #UninstallBukalapak.

Presiden Jokowi menyebutkan dana riset dan pengembangan di Indonesia telah mencapai Rp26 triliun. Dia mengatakan pemerintah tengah menyiapkan sebuah kelembagaan besar supaya penggunaan dana itu memiliki arah yang jelas dan memiliki tembakan yang tepat.

"Sehingga, inovasi negara ini bisa muncul, muncul, muncul. Sekarang tersebar di kementerian, tersebar di lembaga-lembaga. Sehingga fokusnya ke mana itu yang ingin kita benahi. Jadi sudah gede anggarannya sebetulnya. Meskipun ke depan kita ingin memperbesar lagi," terang Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga berpesan bahwa kita harus mendukung dan mendorong perusahaan seperti Gojek, Traveloka, Tokopedia, Bukalapak serta perusahaan-perusahaan rintisan lain untuk memajukan perekonomian Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Yodie Hardiyan
Editor : Annisa Margrit
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper