Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan Inggris James Brokenshire mengatakan bahwa Perdana Menteri Inggris, Theresa May, pekan ini akan memberikan kesempatan bagi parlemen untuk membuka sesi debat terkait Brexit sambil mencuri lebih banyak waktu untuk menegosiasikan kesepakatan baru dengan Uni Eropa.
May sudah dijadwalkan untuk memberikan informasi terbaru kepada parlemen tentang kemajuan negosiasi dengan Uni Eropa pada Rabu (13/2) dan hari berikutnya parlemen akan melakukan voting.
Dengan ini, proses penyampaian pembaharuan negosiasi dan voting akan dilaksanakan pada 27 Februari 2019.
"Itu memberi kita gambaran dan kejelasan tentang apa yang kita lakukan dengan Uni Eropa," kata Brokenshire kepada BBC, seperti dikutip melalui Reuters, Minggu (10/2/2019).
PM May, yang mulai kehabisan waktu, berusaha untuk membujuk Uni Eropa untuk mengubah kesepakatan antara London dan Brussel yang disetujui akhir tahun lalu, namun menerima penolakan dari parlemen Inggris pada Januari 2019.
Dia ingin memenangkan mayoritas suara dari Partai Konservatif, yang mendukungnya di pemerintahan, terkait perubahan pada kebijakan perbatasan di Irlandia utara.
Namun Uni Eropa telah beberapa kali menolak untuk mengubah bagian dari kebijakan tersebut dan mengajukan ide agar May dapat berkompromi dengan Partai Buruh, dari oposisi, untuk menyetujui ikatan Inggris dan Uni Eropa yang erat pasca Brexit nanti.
Kebuntuan politik ini telah menyebabkan ekonomi terbesar dunia kelima tersebut mengalami ketidakpastian, guncangan pada pasar keuangan, serta prospek bisnis yang terganggu dengan risiko no-deal Brexit yang dapat merusak iklim ekonomi di blok tersebut.
Perwakilan Inggris yang membawahi isu Brexit dari Partai Konservatif, Stephen Barclay, dijadwalkan akan bertemu dengan negosiator Uni Eropa Michel Barnier pada Senin (11/2), untuk membahas perubahan pada kebijakan Irish backstop.
Kepala kebijakan Brexit Partai Buruh Keir Starmer mengatakan kepada surat kabar Sunday Times, bahwa partainya akan berusaha untuk mendesak PM May agar tidak mengulur waktu lebih lama untuk mencapai kesepakatan pada sesi debat mendatang.
Starmer juga menyampaikan pihaknya akan menagih kesepakatan baru sebelum 26 Februari 2019.
“Kita seharusnya tidak berada di posisi di mana jamnya mulai menipis dan perdana menteri memaksakan kehendak secara sepihak. Itu tidak benar dalam hal penghormatan terhadap parlemen," kata Starmer.
Sementara itu, Konfederasi Industri Inggris memperingatkan bahwa peluang Inggris meninggalkan Uni Eropa bulan depan tanpa kesepakatan telah meningkat dan negara itu kini telah memasuki "zona darurat".
May akan meminta anggota parlemen pada sesi debat untuk menegaskan kembali bahwa mereka mendukung upayanya untuk menegosiasikan kembali hambatan, kata sebuah sumber pemerintah. Bagian belakangnya adalah hambatan utama untuk mendapatkan kesepakatan tentang syarat penarikan Inggris dari UE.
Sebuah jajak pendapat yang diterbitkan di surat kabar Independen pada Minggu (10/2) menunjukkan 53% warga negara Inggris akan mendukung penundaan Brexit, sementara 33% akan mendukung no-deal Brexit meskipun hal itu merugikan perekonomian.
