Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Tak Terima Jabatannya Dibatasi, Anggota BPK Rizal Djalil Uji Materi UU BPK ke MK

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) yang teregistrasi dengan Nomor 3/PUU-XVII/2019. Uji materi UU BPK tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi.
Risma Budi Octavianti
Risma Budi Octavianti - Bisnis.com 30 Januari 2019  |  13:29 WIB
Umat Islam menunaikan Shalat Jumat di Gedung Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta, Jumat (27/7/2018). - Bisnis.com/Samdysara Saragih
Umat Islam menunaikan Shalat Jumat di Gedung Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta, Jumat (27/7/2018). - Bisnis.com/Samdysara Saragih

Kabar24.com, JAKARTA — Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) yang teregistrasi dengan Nomor 3/PUU-XVII/2019. Uji materi UU BPK tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Kuasa hukum Rizal Djalil, Andi Irman Putrasidin dalam sidang perbaikan materi mengatakan bahwa jabatan sebagai anggota BPK tak ubahnya dengan jabatan politik.

Pemohon menguji secara materiil Pasal 5 ayat (1) UU BPK khususnya frasa “untuk 1 (satu) kali masa jabatan”. Pasal 5 ayat (1)  UU BPK berbunyi, “Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan”

Dia menyebut BPK masuk dalam ranah fungsi kekuasaan legislatif sebagaimana original intent UUD 1945. Semestinya, BPK tidak tunduk pada pembatasan periodisasi dua kali masa jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU BPK seperti kekuasaan legislatif (MPR, DPR, DPD) tidak dibatasi oleh dua kali periode masa jabatan. 

Dalam sidang perbaikan, Andi Irman memperkuat argumen permohonan. Dia menyebut untuk menjadi anggota BPK syaratnya hanya sarjana tanpa adanya aturan bidang tertentu dan batas usia 35 tahun.

”Karakter ini sama dengan anggota DPR, maka [Anggota BPK] merupakan jabatan politis dalam kerangka itu. Tiap 5 tahun lagi dibuka pendaftaran baru. Kalau kemungkinan kami ditutup [untuk mendaftar] karena dua kali masa jabatan, sementara yang lain bisa mendaftar dengan syarat sarjana dan berusia 35 tahun, maka kami menilai ini tidak adil,” ujar Irman dikutip dari keterangan MK, Rabu (30/1/2019).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bpk jabatan
Editor : Stefanus Arief Setiaji
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top