Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pengamat: Seluruh Proyek Infrastruktur Harus Diaudit

Seluruh proyek infrastruktur yang dibangun pemerintah dalam 5 tahun terakhir harus diaudit menyeluruh sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada rakyat dan negara.
Yusran Yunus
Yusran Yunus - Bisnis.com 30 Januari 2019  |  19:42 WIB
Suasana berlangsungnya Diskusi Rabu Biru bertemakan:
Suasana berlangsungnya Diskusi Rabu Biru bertemakan: "Indonesia Pasca Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Untuk Dinikmati, Siapa?" di Media Center Prabowo-Sandi, Rabu siang (30/01/2019). (Bisnis - Yusran Yunus)

Bisnis.com, JAKARTA - Seluruh proyek infrastruktur yang dibangun pemerintah dalam 5 tahun terakhir harus diaudit menyeluruh sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada rakyat dan negara.

Audit diperlukan untuk merespons aspirasi rakyat yang menuntut transparansi pengelolaan anggaran negara dalam proyek-proyek infrastruktur.

"Pak Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sendiri sudah melontarkan kritikan tajam terhadap proyek LRT Jabodetabek yang kemahalan. Biayanya disebutkan Pak JK menelan Rp500 miliar per kilometer. Nah untuk menguji data tersebut, diperlukan audit khusus," kata Pengamat Infrastruktur, Dr.Ir. Agung Mulyana, dalam Diskusi Rabu Biru bertemakan " Indonesia Pasca Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Untuk Dinikmati, Siapa? di Media Center Prabowo-Sandi, Rabu siang (30/01/2019).

Tampil juga sebagai pembicara tersebut yakni Ir..Bambang Susanto Priyo Hadi, MPA ( Pakar Infrastruktur) dan Lateng Nawarisa (tokoh masyarakat Papua).

Agung menjelaskan audit menjangkau pada 2 hal strategis yakni aspek fungsional dan aspek pembiayaan. Audit fungsional menitikberatkan pada tataran teknis pelaksanaan proyek. Sedangkan audit pembiayaan pada sejauhmana penggunaan dana negara.

"Misalnya menelusuri kebenaran info yang diungkap Pak JK bahwa proyek LRT menelan biaya Rp500 miliar per kilometer. Nah itu harus ditelusuri melalui audit," ujarnya.

Agung menyangsikan audit itu akan dilakukan oleh pemerintahan saat ini. Sehingga harapan tersebut, lebih tepat ditujukan kepada Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 2019-2024 nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno (Prabowo-Sandi).

"Jika terpilih dalam Pemilu Presiden 17 April mendatang, Prabowo-Sandi harus segera melakukan audit itu agar proyek-proyek infrastruktur yang diduga bermasalah, tidak membebani pemerintahannya," katanya.

Pakar Infrastruktur Bambang Susanto Priyo Hadi menilai pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan saat ini tidak bermanfaat langsung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dia menunjuk kenyataan klaim keberhasilan dalam pembangunan bendungan dan irigasi, tidak mampu meningkatkan taraf kesejahteraan petani dan keluarganya.

"Coba lihat kenyataan makin menyusutnya luas areal persawahan karena beralih fungsi menjadi lahan perumahan. Terus apa gunanya bendungan dan irigasi dibangun," ujarnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

infrastruktur
Editor : Fajar Sidik

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top