Bisnis.com, JAKARTA - BNI menegaskan bahwa kegiatan di Garut, Jawa Barat, pada Jumat lalu (19/1/2019) merupakan program kerja sama dengan Kementerian Desa dalam rangka mendukung pengembangan BUMDes yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.
Penjelasan BNI tersebut menanggapi adanya tuduhan dari Said Didu bahwa kegiatan Jokowi di Garut itu dibiayai oleh BNI dan dinilai menyalahi.
Mengutip siaran pers BNI, Minggu (10/1), Kiryanto, Corporate Secretary BNI menjelaskan terkait kerjasama Kemendesa dengan BNI, memang selama ini ditujukan untuk keperluan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
"Kemendesa bekerja sama dengan BNI bertujuan untuk mendorong Pembentukan dan pengembangan BUMDES di seluruh Indonesia sehingga seluruh program yang masuk ke desa benar-benar didukung oleh kelembagaan ekonomi yang kuat di desa seperti BUMDES," jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (20/1).
Kiryanto menyebutkan bentuk-bentuk program yang dilakukan meliputi Pelatihan pengelola BUMDES dan menjadi BUMDES sebagai agen 46 di mana BNI bisa memanfaatkan BUMDES sebagai agen tanpa harus membuka cabang atau unit baru yang membutuhkan biaya tinggi. Tetapi cukup dengan bermitra degan BUMDES saja.
Selain itu BNI juga memberikan KUR kepada mitra usaha BUMDES yang ada di desa-desa. Dalam pelaksanaan kegiatan program kerjasama pengembangan BUMDES, di beberapa kesempatan BNI memberikan dukungan pembiayaan dan pelatihan.
"Dukungan tersebut semata merupakan dukungan kepada mitra kerja BNI dalam konteks kerjasama yg bersifat bisnis antar lembaga, sebagaimana BNI melakukan dengan lembaga-lembaga lainnya," tegasnya.
Kiryanto menambahkan terdapat beberapa program lain yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di Garut, yang dilakukan oleh BNI bekerjasama dengan beberapa Instansi seperti program Kewirausahaan Petani, Program Mekaar Naik Kelas , Kegiatan Mengawal Musim Tanam Okmar 2018/2019.
Selain itu, ada kegiatan Serap Gabah telah dilakukan di banyak titik di wilayah Indonesia dan telah dilaksanakan dan dimulai sejak beberapa tahun lalu.
Menaggapi penjelasan BNI tersebut, Said Didu mengatakan bahwa kritiknya hanya untuk mempertanyakan GCG.
Bagus kalau sdh dijelaskan. Ini masalah GCG - bukan masalah besar/kecil. Dana BUMN itu ada dalam Rencana Anggaran dan Pengeluaran Perusahaan (RKAP). Dalam RKAP BUMN tdk boleh ada pos membiayai kegiatan yg bukan kegiatanya perusahaan - tmsk tdk kegiatan pemerintah. https://t.co/qQiILBL4tY
— Muhammad Said Didu (@saididu) January 20, 2019
