Debat Capres Dinilai Belum Munculkan Ide untuk Pemberantasan Korupsi

Debat Capres Dinilai Belum Munculkan Ide untuk Pemberantasan Korupsi
Debat Capres Dinilai Belum Munculkan Ide untuk Pemberantasan Korupsi Andhika Anggoro Wening | 18 Januari 2019 17:39 WIB
Debat Capres Dinilai Belum Munculkan Ide untuk Pemberantasan Korupsi
Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersama pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kedua kiri) dan Ma'ruf Amin (kiri) serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kanan) dan Sandiaga Uno (kanan) bersiap mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). - Bisnis/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA - Dosen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), Vishnu Juwono menyatakan kedua pasangan calon belum menyediakan terobosan dalam memberikan solusi untuk memberantas akar permasalahan korupsi di Indonesia.

Hal ini disampaikan Vishnu Jowono saat ditemui di Kampus UI, Depok, Jumat, menanggapi hasil debat pertama calon Presiden Republik Indonesia antara pasangan calon Jokowi Ma'aruf Amin dengan Prabowo Sandiaga Uno, Vishnu mengatakan pada babak pertama menanggapi pertanyaan terkait politik biaya tinggi di Indonesia, calon presiden petahana Jokowi lebih menekankan aspek meritrokrasi di dalam Aparatur Sipil Negara, terutama dalam mendapatkan birokrat dan pejabat negara yang kompeten.

"Di mana titik beratnya adalah merekrut pemimpin dan aparat birokrasi yang lebih transparan serta akuntabel," ucapnya.

Disisi lain, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto, lebih spesifik mengangkat gaji pejabat tinggi yang telalu kecil dibandingkan tanggung jawab dalam pengelolaan dana pada level pemerintah daerah serta pemerintah pusat.

"Aspek gaji dan rekrutmen sebenarnya relevansinya tidak terlalu besar dengan masalah politik biaya tinggi," ujar penulis buku Melawan Korupsi (2018) ini.

Sebenarnya yang paling penting perlu diangkat adalah apa program kedua kandidat dalam melakukan reformasi partai politik.

Misalnya, bagaimana negara dapat memberikan subsidi yang cukup besar pada partai politik yang lolos dalam pemilihan umum untuk menanggung biaya operasional politik mereka.

Selama ini partai politik tidak memiliki dana yang cukup, sehingga memberikan peluang kepada oligarki untuk menanggung biaya operasional politik tersebut.

"Tidak heran di era reformasi ini jabatan politik strategis baik di eksekutif, yudikatif dan legislatif di dominasi oleh para pemodal melalui partai politik," tutur putra dari Juwono Sudarsono tersebut.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
jokowi, prabowo subianto, Pilpres 2019

Sumber : AntaraDebat Capres Dinilai Belum Munculkan Ide untuk Pemberantasan Korupsi

Editor : Andhika Anggoro Wening

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top