Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi, Angka Korupsi Diklaim Turun

Persepsi masyarakat mengenai tindakan korupsi di level pelayanan publik menunjukkan penurunan sepanjang tiga tahun terakhir mulai 2016-2018.
Amanda Kusumawardhani
Amanda Kusumawardhani - Bisnis.com 07 Januari 2019  |  13:38 WIB
Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi, Angka Korupsi Diklaim Turun
Menteri Kabinet Kerja menghadiri Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2017 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8). - ANTARA/M Agung Rajasa

Bisnis.com, JAKARTA - Persepsi masyarakat mengenai tindakan korupsi di level pelayanan publik menunjukkan penurunan sepanjang tiga tahun terakhir mulai 2016-2018.

Hasil tersebut didasarkan atas survei yang dirilis oleh Kantor Staf Presiden (KSP) bekerja sama dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan pada 8-24 Oktober 2018.

Adapun, survei ini terbagi menjadi empat hal yakni tren penilaian terhadap kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi, tren penyebaran korupsi, alasan memberi uang ketika diminta, dan alasan ketika memberi pungli tanpa diminta.

Pada poin pertama, mayoritas masyarakat yang disurvei mengemukakan bahwa upaya pemberantasan korupsi cukup efektif. Hal itu bisa dilihat semua poin-poin pertanyaan dijawab dengan angka yang cukup tinggi, dan ada perbaikan dalam jangka waktu tiga tahun terakhir ini.

Misal, masyarakat memberi nilai 79% ketika ditanya mengenai pengalamannya mengurus kelengkapan administrasi publik. Angka itu meningkat dari 2017 yang hanya 72% dan 2016 sebesar 62%.

Poin kedua terkait tren penyebaran korupsi yang ditunjukkan penurunan di berbagai bidang mulai dari kepolisian, kantor pemerintah daerah, bea cukai, dan pemerintah pusat.

Yang ketiga, survei ini berusaha memberikan gambaran terkait alasan masyarakat memberikan uang ketika diminta. Sekitar 61% responden yang pernah memberikan uang bertujuan agar urusannya cepat selesai.

Poin terakhir adalah alasan masyarakat yang tetap memberikan uang meski tidak meminta. Sekitar 30% responden memberikan uang dengan harapan agar pelayanan bisa lebih cepat dan 29% sisanya ingin memberikan sedekah kepada petugas yang membantu.

Menurut Rhenald Khasali, pengamat manajemen, perilaku korupsi di antara masyarakat Indonesia terbukti cukup kuat jika dilihat dari survei di atas.

"Kita tidak terbiasa dilayani tanpa membayar. Kemudian ada budaya gratifikasi. Seakan-akan semua harus bayar," katanya dalam acara 'Cerdas dan Canggih Melawan Korupsi', Senin (7/1/2019).

Tak hanya itu, ketika diberi gratifikasi pun, mereka cenderung ragu untuk mengembalikannya karena ada kekhawatiran bakal membuat orang lain tersinggung.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
korupsi, kabinet Jokowi-JK

Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top