Bisnis.com, BLITAR--Presiden Joko Widodo menyerahkan 2.500 sertifikat kepada masyarakat Kabupaten dan Kota Blitar.
Pembagian sertifikat tersebut dilakukan di Pendopo Kabupaten Blitar, Kamis (3/1/2019).
Adapun, sebanyak 2.000 sertifikat dibagikan kepada masyarakat Kabupaten Blitar sedangkan sisanya sebanyak 500 sertifikat dibagikan kepada masyarakat Kota Blitar.
"Artinya sudah kita serahkan benar-benar 2.500 [sertifikat] kepada bapak ibu semuanya. Dulu-dulu setahun seluruh Indonesia hanya mengeluarkan sertifikat 500.000-600.000. Padahal di seluruh Tanah Air [ada] 126 juta yang harus bersertifikat," katanya.
Untuk itu, dia memberikan apresiasi terhadap Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur, khususnya Blitar yang mampu bekerja keras untuk mencapai target yang sudah ditentukan.
Program percepatan pembagian sertifikat ini diakuinya merupakan upayanya untuk menekan angka konflik yang disebabkan oleh pertanahan di Indonesia.
Baca Juga
"Karena setiap saya ke desa, ke kampung, daerah baik di Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, semuanya sama. Yang saya denger sengketa lahan, sengketa tanah," jelasnya.
Adapun, Jokowi mengungkapkan pada tahun lalu sertifikat yang seharusnya terbit mencapai 5 juta.
Lalu pada tahun ini, dia menargetkan mampu menerbitkan sekitar 7 juta dan terus meningkat menjadi 9 juta pada 2019.
Program penerbitan serta pemberian sertifikat hak atas tanah yang digagas pemerintahan Jokowi-JK sejak akhir 2016 yang lalu, mulai berdampak positif dan bermanfaat untuk masyarakat yang menerimanya.
Dalam kunjungan kerja Jokowi di Blitar itu, salah satu warga yang menerima sertifikat hak atas tanah, yakni Kusmiran bercerita tentang manfaat sertifikat yang diberikan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Warga Desa Kemiri, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, itu menuturkan berkat sertifikat yang diberikan Jokowi, dirinya kini sukses mengembangkan usaha toko material bangunan di desanya.
"Setelah ada program PTSL [Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap] 2017 yang ada di desa kami, akhirnya tanah kami daftarkan ke panitia PTSL, sebenarnya ada ketidakpercayaan masyarakat, betul jadi atau tidak karena gratis itu, ternyata begitu jadi banyak yang mau,” ujar Kusmiran.
Kusmiran menambahkan, dirinya berhasil mendapatkan pinjaman uang dari bank senilai Rp490 juta dengan menggadaikan sertifikatnya.
"Saya coba jaminkan ke pihak BRI Jenangan, alhamdulillah pengajuan kredit saya di-acc sebesar Rp140 juta setelah itu berjalan 5-6 bulan kami ingin mengembangkan usaha lebih maju lagi di bidang supplier material akhirnya kami mengajukan lagi kredit pinjaman ke BRI cabang Ponorogo, dua sertifikat kami di-acc sebesarRp350 juta," tambah Kusmiran.
Berkat pinjaman dari Bank BRI, Kusmiran kini sukses mengembangkan usaha toko material yang ia rintis serta berhasil menyekolahkan anak-anaknya.
Dalam setiap kesempatan saat pemberian sertifikat, Jokowi kerap kali mengatakan bahwa program yang ia gagas ini merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah atas berbagai keluhan masyarakat terkait sengketa lahan.
Kini dengan sertifikat yang sudah dipegang oleh masyarakat, Jokowi berharap kehidupan ekonomi warganya dapat berubah ke arah yang lebih baik seiring dengan berjalannya waktu.
