Bisnis.com, JAMBI--Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo, menafsirkan tertekannya beberapa harga komoditasi di Sumatra turut memengaruhi elektabilitasnya di Pulau Andalas.
Hal itu disampaikan saat menyampaikan sambutan dalam pengarahan Tim Kampanye Daerah (TKD) provinsi Jambi, Minggu sore (16/12/2018).
Terkait harga komoditas, khususnya kelapa sawit, karet, ataupun kepala, Jokowi mengaku tidak dapat mengontrolnya. Terutama karena harga komoditas ditentukan oleh kondisi pasar global.
"Pemerintah tidak mungkin menguasai pasar global karena itu mekanisme pasar, saya berikan contoh misalnya sawit di Uni Eropa kita tidak diterima," tuturnya.
Jokowi enggan dianggap lepas tangan, tetapi dinamika pasar global tidak bisa diintervensi pemerintah. Untuk itu, sejauh ini, pihaknya telah berupaya untuk mendongkrak terserapnya produksi komoditas nasional, dapat terjadi.
Sebut saja seperti permintaan Indonesia ke China untuk menyerap 500.000 ton CPO dari Indonesia. Belum lagi soal implementasi perluasan mandatori B20.
"Ini sebenarnya urusan bisnis, terus kita mau apa?" Ungkapnya.
Anggapan bahwa pemerintah tidak mengerti akar persoalan pun ditampik Jokowi. Dalam penyerahan sertifikat Perhutanan Sosial, Jokowi pun menyinggung para petani yang masih memiliki harapan membuka perkebunan sawit.
"Produksi CPO kita terlalu besar, kita punya perkebunan 13 juta hektar, produksi 42 juta ton. Bayangkan 10 juta truk, banyak sekali. Begitu ada problem ekonomi global kita juga terimbas," ungkapnya.
