Bisnis.com, JAKARTA—Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai temuan Badan Intelijen Negara (BIN) soal 41 masjid yang terindikasi terpapar radikalisme seharusnya tidak menjadi konsumsi publik, tapi diinformasikan ke presiden.
Menurutnya, BIN telah membuat gaduh di tengah politik yang sedang memanas dengan mengumumkan adanya 41 dari 100 masjid yang terpapar radikalisme. Mesjid tersebut berada di lingkungan kementerian, lembaga, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terindikasi terpapar radikalisme.
"Jadi jangan BIN nambah kekeruhan," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Rabu (21/11/2018).
Hidayat menyarankan selain tidak harus diumbar ke publik, masalah radikalisme tersebut dibuktikan saja dan hadirkan bukti serius dan ajak bicara pihak-pihak yang punya kewenangan masalah tersebut.
"BIN itu tidak umbar informasi yang tidak jelas, tapi untuk selesaikan dengan hal yang bisa diselesaikan," kata Hidayat.
BIN sebelumnya membagi kelompok radikal atas tuga klasifikasi, yakni level rendah, sedang, dan tinggi.
"Yaitu, 11 masjid kementerian, 11 lembaga, dan 21 masjid BUMN," ujar Staf Khusus Kepala BIN, Arief Tugiman, dalam diskusi Peran Ormas Islam dalam NKRI di Kantor Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Sabtu 17 November lalu.
Selain itu, Arief menjelaskan secara keseluruhan dari hasil pendataan BIN, ada sekitar 500 masjid di seluruh Indonesia yang terindikasi terpapar paham radikal.
"Dai-dai kita mohon bisa diberdayakan, untuk bisa memberikan dakwah yang menyejukkan, sekaligus mengkonter paham-paham radikal yang sekarang beredar," ujarnya.
