Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI menggandeng Universitas Indonesia untuk pemantapan, pengembangan, dan sosialisasi implementasi reformasi birokrasi.
Pemantapan, pengembangan, dan sosialisasi implementasi reformasi birokrasi merupakan bagian dari integrasi peningkatan pertumbuhan sosio ekonomi masyarakat.
Kerja sama ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama adendum di Balai Sidang UI Depok, Jumat (9/11), dihadiri Menteri PANRB Syafruddin dan Rektor UI, Muhammad Anis.
Kerjasama yang meliputi perencanaan, implementasi, dan sosialisasi dari program-program reformasi birokrasi di Kementerian PANRB inj akan menjadi ajang sinergi antara UI dengan pemerintah dalam mewujudkan konsep good governance.
Menteri PANRB dalam sambutannya menyampaikan harapan agar kerja sama ini membawa dampak positif bagi program reformasi birokrasi pemerintah.
“Kami berharap dengan kerja sama ini, program-program reformasi yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan serta capaian-capaiannya, berikut tantangan, hambatan dan solusinya, dapat disampaikan kepada masyarakat luas” ujarnya dalam rilis yang diterima Bisnis, Minggu (11/11/2018)
Sementara itu, Rektor UI Muhammad Anis mengatakan bahwa kerjasama ini merupakan bentuk sinergi positif antara kampus sebagai institusi pendidikan, dengan pemerintah.
“Dengan keilmuan yang dimiliki UI, kami berharap dapat menjadi mitra pemerintah dalam memberi masukan-masukan yang komprehensif bagi suksesnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia yang menjadi bagian penting dalam menyukseskan Road Map Making Indonesia 4.0,” ujarnya.
Menurutnya, kolaborasi dengan pemerintah harus terus didorong dan dikembangkan agar kemajuan dan kesejahteraan Indonesia dapat terwujud.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Ari Kuncoro menjelaskan bahwa implementasi reformasi birokrasi dalam menjadikan tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik, harus terus diupayakan, karena secara langsung akan dapat meningkatkan pertumbuhan sosio ekonomi masyarakat.
