Bisnis.com, PEKANBARU -- Pemprov Riau meminta pemerintah pusat khususnya Kementerian Pertanian yang menjalankan program peremajaan kelapa sawit, untuk duduk bersama menyelesaikan permasalah yang menghambat jalannya program tersebut.
Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi mengatakan salah satu masalah dalam pelaksanaan program replanting kelapa sawit yaitu soal legalitas lahan.
"Ini bukan perkara mudah, karena di lapangan banyak yang bersengketa antara yang punya lahan bisa berbeda, atau ada kesepakatan apa, itu tidak jelas dan kami [pemprov] tidak mungkin masuk ke wilayah itu," katanya Jumat (26/10/2018).
Hijazi menyatakan bila pihaknya tetap memaksakan, ada risiko hukum yang bakal dihadapi, terkait kejelasan dan legalitas lahan dari kebun kelapa sawit di sana.
Menurut dia, pemprov membuka diri dan siap untuk duduk bersama dengan pemerintah pusat, sehingga masalah yang terjadi dapat diselesaikan.
Tetapi bila tidak ada koordinasi yang baik antara pusat dan daerah, program replanting diyakini pihaknya tidak bisa berjalan.
"[Pemprov] siap duduk bersama, [pusat] silahkan undang kami, duduk bersama bicarakan baik-baik kami berkomitmen jalankan ini, saya sarankan itu saja koordinasi harus lebih kuat," katanya.
