Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat properti Panangian Simanungkalit menilai persoalan yang menimpa Meikarta harus dipisahkan dari kegiatan investasi, juga kegiatan propertinya. Karena, kegiatan itu melibatkan ribuan tenaga kerja dan ribuan konsumen.
“Kegiatan investasi harus tetap berjalan guna membuka lapangan pekerjaan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan pemerataan,” katanya, dalam rilis, Kamis (25/10/2018).
Kalau sampai proyek Meikarta disetop, maka negara harus hadir menjamin hak-hak keperdataan konsumen yang sudah melakukan transaksi pembelian. Sebab bagaimana pun hal ini merupakan tanggungjawab negara. “Jadi konsumen pun diharapkan bisa lebih tenang,” ujarnya.
Di tengah aksi sejumlah konsumen yang minta refund, ternyata masih ada yang yakin dengan masa depan Meikarta. Rori Putra Perdana, salah seorang konsumen yang telah membeli unit di Meikarta sejak Januari 2018, tetap yakin proyek akan selesai tepat waktu.
“Saya enggak mau terpengaruh dengan isu yang berkembang di luar. Saya yakin pembangunan Meikarta akan jalan terus dan selesai tepat waktu sesuai yang dijanjikan,” katanya.
Dia menambahkan, kepercayaannya atas keberlanjutan proyek Meikarta bukan tanpa alasan. Pasalnya, PT MSU selaku pengembang Meikarta merupakan anak perusahaan dari sebuah perusahaan besar yang telah lama berkecimpung di bisnis properti di Indonesia, sehingga pasti akan bertanggung jawab terhadap konsumen.
“Ini kan perusahaan besar yang sudah puluhan tahun malang melintang di bisnis properti dan memiliki reputasi bagus. Apalagi usahanya bukan hanya di sektor properti tapi juga di sektor-sektor yang lain. Logikanya nggak mungkin kan mereka akan mengorbankan reputasi mereka dan merugikan konsumen,” tegas dia.
Dia mengaku membeli unit di Meikarta karena melihat prospeknya yang menjanjikan. Saat ini hunian di kawasan Jabodetabek semakin padat dan harganya semakin tidak masuk akal sehingga Meikarta menjadi alternatif yang menggiurkan. Selain harganya terjangkau, Meikarta juga diproyeksikan menjadi kota yang nyaman ditinggali dengan segala fasilitas yang telah disediakan oleh pengembang.
“Kalau proyeknya sudah jadi semua, sepertinya akan lebih nyaman tinggal di Meikarta ketimbang di Jakarta. Ditambah lagi ini bisa jadi investasi karena harga properti akan naik terus ke depannya. Apalagi Meikarta berada di lokasi yang sangat strategis,” kata dia lagi.
Hal senada disampaikan oleh Sylverter Ade, seorang pegawai swasta yang bekerja di Bekasi. Meski saat ini belum membeli unit di Meikarta, namun dia mengaku berminat untuk membelinya. Dia tidak ambil pusing dengan kasus yang tengah menimpa Meikarta karena dia percaya kasus tersebut tidak akan mengganggu proses pembangunan.
“Saya yakin nanti akan selesai urusannya, tidak perlu diambil pusing. Sudah ada orang-orang yang mengurus kasusnya. Buat saya yang penting keperluan pribadi saya untuk memiliki hunian yang nyaman harus terpenuhi. Saya lagi ngumpulin uang untuk beli unit apartemen di Meikarta,” menurut dia.
Saat ini pembangunan di Meikarta terus dikerjakan meskipun proses hukum sedang berjalan. Per 1 September 2018 lalu, Meikarta telah melakukan serah terima hunian sebanyak 863 unit kepada konsumen.
Pihak Meikarta sendiri menegaskan bahwa mereka akan terus melanjutkan serah terima dalam beberapa tahap. Pada 2019, Meikarta kembali akan melakukan serah terima unit tahap kedua. Akselerasi pembangunan terus berlanjut dan dilakukan siang dan malam hingga mencakup 100 tower.
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami pengetahuan para saksi dalam kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.
Hari ini 12 saksi diperiksa KPK untuk tersangka Billy Sindoro setelah sebelumnya menjadwalkan pemeriksaan terhadap 11 saksi, meskipun hanya 7 di antaranya yang hadir.
