Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat lintas kementerian dan lembaga sebagai kelanjutan dari pembahasan mengenai penyempurnaan metodologi perhitungan produksi beras.
Pada rapat tersebut upaya penyempurnaan metode perhitungan produksi beras dilakukan secara komprehensif untuk seluruh tahapan.
Tahapan pertama, perhitungan luas lahan baku sawah nasional dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang dibantu oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).
Tahapan kedua, perhitungan luas panen dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Tahapan selanjutnya, perhitungan produktivitas per hektar dilakukan oleh BPS.
Adapun tahapan keempat, perhitungan konversi gabah kering menjadi beras oleh BPS.
“Kita kemudian mengambil suatu kesimpulan bahwa selama ini, sejak 1997 terjadi suatu angka yang tidak sesuai dengan lapangan. Yaitu sampai dengan sekarang terjadi produksi yang bertambah terus, padahal di lain pihak sawah berkurang 1,5% per tahun dan penduduk bertambah,” kata Jusuf Kalla di kantornya, Senin (22/10/2018).
Dari hasil penyempurnaan perhitungan produksi beras itu dilaporkan BPS bahwa sampai dengan September 2018, data luas panen sebesar 9,5 juta Ha. Adapun memperhitungkan potensi sampai Desember 2018, maka luas panen 2018 diperkirakan mencapai 10,9 juta Ha.
Berdasarkan perhitungan luas panen tersebut diperkirakan produksi gabah kering giling (GKG) mencapai 49,65 juta ton hingga September 2018. Sementara berdasarkan perhitungan potensi produksi hingga Desember 2018, diperkirakan total produksi GKG mencapai 56,54 juta ton atau setara dengan 32,42 juta ton beras.
“Saya termasuk salah juga sebagai wapres yang lalu [2004-2009], tidak segera mengevaluasi. Walaupun dulu masih mendekati 2004-2005 [produksi dan konsumsi] masih 60 juta ton. Sekarang makin jauh, kita koreksi,” ujarnya.
Pada rapat tersebut dipaparkan pula konsumsi beras pada 2017 adalah 111,58 kg per kapita per tahun atau 29,57 juta ton per tahun. Dengan demikian diasumsikan konsumsi beras yang telah disesuaikan untuk 2018 sama dengan 2017. Maka, selama 2018 terjadi surplus beras sebesar 2,85 juta ton.
Dalam rapat itu hadir Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepa|a Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, serta Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi.
Selain itu hadir pula hadir pimpinan dari lembaga-lembaga terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Informasi Geospasial (BIG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).
