Bisnis.com, TAIPEI - Beberapa ribu demonstran pro-kemerdekaan berunjuk rasa di ibukota China Taipei, Sabtu (20/10/2018). Mereka memprotes "kekerasan" Beijing dan menyerukan referendum kemerdekaan dari China.
Unjuk rasa tersebut merupakan salah satu yang terbesar terlihat di kawasan China Taiperi tahun ini. Aksi tersebut diselenggarakan kelompok bernama Formosa Alliance yang didirikan enam bulan lalu.
Para pengunjuk rasa berkumpul di dekat markas Partai Progresif Demokratik (DPP) Presiden Tsai Ing-wen.
Kenny Chung, seorang juru bicara untuk Formosa Alliance, menggambarkan jumlah pemilih sebagai "sangat sukses".
Dia mengatakan perubahan dengan Beijing makin parah sejak Tsai berkuasa pada 2016. China mencurigai bahwa Tsai ingin mendorong kemerdekaan resmi, sebuah batas yang tak akan ditoleransi Beijing.
China memandang Taipei sebagai provinsi yang hilang dan tidak pernah meninggalkan penggunaan kekuatan militer untuk mengembalikan Taipei yang demokratis di bawah kendalinya.
Tahun ini China meningkatkan tekanan militer dan diplomatik, melakukan latihan militer udara dan laut di sekitar pulau dan membujuk tiga dari sedikit pemerintah yang masih mendukung Taipei untuk melepaskan dukungan mereka.
Para pengunjuk rasa mengatakan pemerintah Tsai harus mendorong referendum. Beberapa dari mereka membawa plakat bertuliskan “Tidak ada lagi bullying, tidak ada lagi aneksasi ”.
Seharusnya pemilihan presiden berikutnya berlangsung pada 2020, tetapi DPP yang berkuasa akan memobilisasi dukungan dari pemilihan lokal di seluruh pulau yang akan berlangsung hingga akhir November.
Tak lama ini, Tsai mengatakan, dia akan mempertahankan status quo dengan Beijing, tetapi dia juga berjanji untuk meningkatkan keamanan nasional Taipei dan mengatakan bahwa pemerintahnya tidak akan tunduk pada penindasan China.
Sementara itu, Beijing mulai kesal dengan persetujuan pemerintah Taipei untuk referendum bulan depan. Referendum untuk memutuskan apakah akan mengikuti upacara pembukaan Olimpiade mendatang sebagai "Taiwan" atau "China Taipei", nama yang disepakati di bawah kompromi pada akhir 1970-an.
