Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai wacana pemindahan ibu kota Sulawesi Tengah, setelah Palu dilanda gempa dan tsunami pada bulan lalu, terlalu berlebihan.
“Jangan hanya melihat pemindahan kantor, pemindahan pegawainya bagaimana? Rumahnya? Kalau ada 2.000-3.000 pegawai mesti bikin 3.000 rumah di situ. Bagaimana caranya? Semua instansi harus pindah saya kira agak berlebihan,” ujarnya di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (16/10/2018).
Menurut JK, hal itu akan menyedot dana yang sangat besar. Oleh karena itu, rekonstruksi pascabencana dinilai menjadi solusi yang lebih baik, di mana nantinya dibangun bangunan yang relatif tahan terhadap bencana.
“Jadi, solusinya rumah, bangunan itu yang harus tahan gempa. Lebih murah untuk rumah tahan gempa dibanding memindahkan seluruh ibu kota. Juga secara strategis ini [Palu] berada di Selat Makassar, jadi transportasi lebih mudah,” terangnya.
JK menjelaskan seluruh wilayah Sulawesi Tengah (Sulteng) berpotensi gempa karena masuk Ring of Fire alias daerah cincin api.
Sebelumnya, bencana gempa bumi dan tsunami yang disertai fenomena likuifaksi di Palu dan sekitarnya membuat sejumlah kalangan mengusulkan pemindahan pusat pemerintahan dan permukiman di daerah tersebut. Kondisi geologis Palu yang rawan menjadi pertimbangan utama.
Bahkan, mantan Menteri Negara Urusan Kependudukan dan Lingkungan Hidup Emil Salim mengatakan bahwa berdasarkan pertimbangan para ahli, salah satunya geolog J.A. Katili, Palu tidak layak dibangun sebagai ibu kota provinsi.
