Bisnis.com, JAKARTA—Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah mempertimbangkan tawaran pinjaman dana dari Asian Development Bank (ADB) untuk proses rekonstruksi akibat bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.
Menurut Jusuf Kalla atau JK, tawaran itu memang menarik dibandingkan dengan harus menggunakan APBN. Terlebih pinjaman yang ditawarkan itu sifatnya jangka panjang yaitu 30 tahun.
Akan tetapi, kata dia, pemerintah tidak boleh berlebihan dan harus mempertimbangkan pinjaman tersebut karena kebutuhan proses rekonstruksi tidak sebesar utang yang ditawarkan ADB.
“Ya namanya tawaran nanti kita pertimbangkan karena kebutuhan kita tidak sebesar itu juga. Tapi ini memang beda antara Aceh dan Lombok . Kalau Aceh semuanya grant, ini pinjaman. Jadi kita harus hati-hati juga,” ujarnya di Kantor Wakil Presiden RI, Selasa (16/10).
Sebelumnya Presiden ADB Takehiko Nakao mengikrarkan bantuan darurat senilai hingga US$1 miliar untuk mendukung penanganan dan upaya rekonstruksi di daerah terdampak secepat mungkin.
Hal tersebut diungkapkannya saat bertemu Presiden Joko Widodo di sela-sela Annual Meetings IMF-World Bank Group (WBG) 2018, di Nusa Dua, Bali, beberapa waktu lalu.
Baca Juga
Pinjaman tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan rekonstruksi infrastruktur yang sangat penting, termasuk pasokan air dan sanitasi, sekolah, jalan dan jembatan, serta jaringan listrik.
Kendati demikian, lanjut JK, kebutuhan dana rekonstruksi pasca bencana di Sulawesi Tengah belum dihitung rinci.
JK pun mengakui jika sebelumnya ADB dan Bank Dunia sudah memberikan hibah masing-masing senilai US$3 juta dan US$5 juta untuk penenagan bencana tersebut.
“Ada juga cuma sedikit. Contohnya World Bank kasih US$5 juta, grant. ADB kasih US$3 juta. Tapi tidak mencukupi untuk rekonstruksi. Yang mahal kan rekonstruksi,” ujarnya.
