Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Sosial RI melalui Pendamping Program Keluarga Harapan menginventarisasi Keluarga Penerima Manfaat yang menjadi korban gempa dan tsunami Sulawesi Tengah.
Harry Hikmat, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial mengatakan inventarisasi tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi Keluarga Penerima Manfaat (PKM) dari Program Keluarga Harapan (PKH).
Selain itu memastikan kelengkapan buku tabungan dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
"Untuk KPM PKH yang kartu dan buku tabungannya hilang atau rusak akan dibantu oleh dinas sosial setempat," ujarnya dalam rilis yang diterima Bisnis, Minggu (14/10/2018).
Harry Hikmat, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (kacamata) saat menginventarisasi keluarga penerima manfaat korban gempa di Sulteng/Istimewa
Nantinya, dinsos akan mengeluarkan surat rekomendasi ke Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) agar memberikan kartu ATM pengganti kepada para penerima manfaat.
Selain melakukan inventarisasi, pendamping PKH ini juga didorong untuk aktif memberikan pendampingan bagi pengungsi dalam bentuk layanan dukungan psikososial (LDP).
Petugas pendamping juga akan memberikan pemahaman kepada para korban mengenai pentingnya pola hidup sehat, gizi yang seimbang untuk anak-anak, pengasuhan anak yang baik, sekaligus motivasi agar mereka dapat memulai penghidupan yang lebih baik setelah bencana.
Saat ini total KPM PKH Kota Palu adalah 9.722 KPM, Kabupaten Sigi 11.846 KPM dan Kabupaten Donggala sebanyak 19.709 KPM.
Bukan hanya keluarga penerima manfaat, para pendamping PKH yang menjadi korban gempa, tsunami dan likuifaksi juga ikut diinventarisasi.
Saat ini jumlah Pendamping PKH di Kota Palu 46 orang, di Kabupaten Donggala 86 orang, dan Kabupaten Sigi 57 orang.
"Dari jumlah tersebut sudah kami inventarisasi siapa saja Pendamping PKH yang terdampak cukup parah. Di Palu 2 orang, Donggala 1 orang, Sigi 3 orang. Selain itu terdampak ringan,"terang Harry.
