Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Data NIK Kian Penting, Kerahasiaan Perlu Dijaga

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan adalah salah satu pihak yang diuntungkan dengan keberadaan data nomor induk kependudukan.
Dika Irawan
Dika Irawan - Bisnis.com 11 Oktober 2018  |  13:18 WIB
Data NIK Kian Penting, Kerahasiaan Perlu Dijaga
Ilustrasi: Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) mencetak KTP-el di Kantor Disdukcapil Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (24/10). - Antara/Adeng Bustomi
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Data kependudukan semakin kini semakin penting dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Melalui data nomor induk kependudukan, berbagai rencana bisa dipetakan, mulai dari rencana perluasan program pemerintah hingga rencana bisnis perusahaan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan adalah salah satu pihak yang diuntungkan dengan keberadaan data nomor induk kependudukan.

Sebanyak 115 juta NIK telah diserahkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri kepada BPJS Kesehatan untuk pemanfaatan perluasan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat.  

Terkait itu, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri pun berpesan agar BPJS Kesehatan menjaga kerahasiaan data NIK tersebut. 

Sekretaris Ditjen Dukcapil Kemendagri I Gede Suratha mengatakan data NIK bersifat rahasia karena di dalamnya termuat  berbagai informasi penting. Informasi dimaksud mulai dari nama pengguna, alamat, hingga umur. 

"[Oleh sebab itu] datanya harus dijaga," ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (10/10/2018). 

Meski begitu, sejauh ini, pihaknya mengamati BPJS Kesehatan sudah menjalankan hal itu. Mereka menggunakan hak akses data tersebut sesuai dengan keperluan terkait kepesertaan program JKN-KIS. 

Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari mengatakan, pihaknya tidak akan menyalahgunakan data tersebut. Menurutnya pemanfaatan data NIK ini sepenuhnya untuk kebutuhan kepesertaan program JKN-KIS. 

"Kami memiliki tugas memutakhirkan data terus menerus. Data peserta JKN-KIS tidak boleh ganda," ujarnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kemendagri bpjs kesehatan kependudukan
Editor : Saeno
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top