Bisnis.com, JAKARTA--Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta pemerintah menyederhanakan manajemen bencana agar rakyat yang terkena musibah bisa cepat tertangani.
Fahri mengatakan pada kasus bencana gempa Lombok, rakyat sudah terlanjur dijanjikan mendapat bantuan. Akan tetapi, proses untuk mendapatkan bantuan itu terlalu panjang dan berbelit-belit.
Fahri mencontohkan penduduk tersebut difoto depan rumahnya yang rusak, lalu dicek kemudian diverifikasi. Setelah itu, penduduk yang mendapat bantuan diminta membuat laporan,” katanya.
Menurut Fahri, cara birokrasi dan manajemen untuk bantuan bencana tersebut, adalah bukan manajemen bencana. Namun manajemen pada situasi normal.
“Saya ingin rakyat bisa mendapatkan bantuan seperti pejabat, dapat lumpsum (sekali bayar). Ini yang kita inginkan di lapangan,” katanya, Rabu (10/10).
Saat ditanya jumlah dana bantuan yang sudah cair, Fahri mengungkap baru sebesar Rp321 miliar untuk alokasi 117.979 rumah rusak terlapor.
Baca Juga
Malah ada sekitar 99.620 unit rumah rusak dari data yang terverifikasi, masih belum jelas. Mereka belum memiliki buku rekening, nasibnya pun masih menggantung.
“Orang lagi kena bencana malah bikin rumit. Jadi, menurut saya, kasih uang saja sehingga masyarakat juga mencari kesibukan, mereka mau bangun rumah sendiri itu terserah mereka,” katanya.
Menurut Fahri, berdasarkan perkembangan pemantauan pemulihan dampak gempa NTB hingga saat ini, dana bantuan untuk para korban terdampak bencana tersebut tak kunjung dicairkan.
“Jadi, kita tagih omongan pemerintah yang katanya ‘Siap’ dan ‘Akan’ dicairkan tapi sampai saat ini belum direalisasikan,” katanya.
