SBY ‘Walk Out’, Demokrat Bilang KPU Bisa Diskualifikasi Jokowi

Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahahean berkukuh partainya tak akan membuat laporan tertulis terkait dugaan pelanggaran kampanye damai meski Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan ada pelanggaran tersebut.
JIBI | 25 September 2018 13:14 WIB
Calon Presiden Joko Widodo (kiri) memasang stiker pada dada kiri Calon Wapres Ma'ruf Amin (kanan) usai pengundian nomor urut Pemilu Presiden 2019 di Jakarta, Jumat (21/9/2018). - ANTARA/Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA - Politikus Partai Demokrat  Ferdinand Hutahahean berkukuh partainya tak akan membuat laporan tertulis terkait dugaan pelanggaran kampanye damai meski Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan ada pelanggaran tersebut.

"Kami tunggu Bawaslu dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) menegur dirinya sendiri," kata Ferdinand saat dihubungi pada Selasa (25/9/2018).

Ferdinand mengaku sebelumnya telah bertemu dengan pejabat Bawaslu di salah satu stasiun televisi untuk talk show. Dalam perjumpaan itu, Ferdinand berujar, Bawaslu telah mengakui KPU lalai.

KPU, ujar dia, melakukan tindak pembiaran terhadap pendukung kubu Joko Widodo-Ma'aruf Amin yang memboyong atribut dan membuka stan pada saat kampanye damai.

Menurut Ferdinand, pernyataan Bawaslu yang menunjukkan adanya indikasi kecurangan ini bisa menjadi viral sehingga masyarakat bisa menilai kebenarannya.

"Kami harap jadi berita dan viral. Setelah itu, KPU baru serius menindak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi," kata Ferdinand.

Bahkan, menurut Ferdinand, KPU bisa mendiskualifikasi calon presiden dan wakil presiden bila pelanggaran itu terbukti. Selain melanggar, kejadian ini dianggap tidak adil dan melenceng dari asas kampanye yang digaungkan KPU sebelumnya

Insiden kampanye damai itu sempat membuat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meninggalkan rombongan (walk out). Ferdinand membahasakan, sikap SBY walk out dilatarbelakangi rasa kecewa terhadap penyelenggaraan kampanye yang sebelummya digadang-gadang nihil atribut.

Partai Demokrat telah melayangkan keberatannya kepada KPU, namun tidak secara resmi. Bukti keberatan Demokrat ditunjukkan dengan tidak ditandatanganinya deklarasi kampanye damai. Ferdinand mengaku mereka enggan dengan sikap kurang profesional KPU.

Munculnya pendukung Jokowi-Ma'ruf yang beratribut kampanye ini juga sempat ditanggapi oleh Komisoner Bawaslu, Rahmat Bagja.

Menurut Bagja, Bawaslu DKI Jakarta menemukan ada dugaan indikasi pelanggaran dalam deklarasi damai Pemilu 2019 yang digelar di Monas pada Minggu (23/9/2018).

Bagja mengatakan Bawaslu DKI memiliki waktu tujuh hari untuk menindaklanjuti temuan awal tersebut.

Sumber : Tempo

Tag : jokowi, Pilpres 2019
Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top