Pemberantasan Illegal Fishing Tetap Jadi Andalan Jokowi-Ma'ruf Amin

Pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal dan moratorium izin perkebunan kelapa sawit akan menjadi dua program andalan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin bila memenangkan Pemilihan Presiden 2019.
Samdysara Saragih | 24 September 2018 17:20 WIB
Calon Presiden Joko Widodo (kiri) memasang stiker pada dada kiri Calon Wapres Ma'ruf Amin (kanan) usai pengundian nomor urut Pemilu Presiden 2019 di Jakarta, Jumat (21/9/2018). - ANTARA/Puspa Perwitasari

Kabar24.com, JAKARTA — Pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal dan moratorium izin perkebunan kelapa sawit akan menjadi dua program andalan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin bila memenangkan Pemilihan Presiden 2019.

Jokowi-Ma’ruf telah resmi menyerahkan materi visi dan misi sebagai pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelum masa dibukanya kampanye.

Jagoan Koalisi Indonesia Kerja tersebut memiliki visi ‘Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong’.

Visi itu kemudian diterjemahkan ke dalam sembilan misi dan dijabarkan lagi ke dalam program-program. Misi yang terkait erat dengan bidang ekonomi tercantum dalam poin kedua (struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing), poin ketiga (pembangunan yang merata dan berkeadilan), serta  poin keempat (mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan).

Wakil Direktur Kampanye Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Daniel Johan, membenarkan bahwa tim pemenangan telah menyerahkan materi visi dan misi. Dokumen tersebut juga telah diumumkan oleh KPU sebagai materi iklan kampanye Jokowi-Ma’ruf.

Meski demikian, Daniel belum memberikan informasi lebih detail mengenai program-program andalan untuk menjalankan sembilan misi tersebut. Dia hanya membocorkan bahwa terdapat dua program bidang agribisnis yakni pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal dan moratorium perkebunan kelapa sawit.

“Pemberantasan illegal fishing harus terus. [Moratorium sawit] otomatis menjalankan misi poin keempat,” katanya kepada Bisnis.com, Senin (24/9/2018).

Pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal merupakan salah satu program andalan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla pada periode 2014-2019. Program tersebut dieksekusi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam bentuk pengeboman kapal penangkap asing serta pengetatan izin penangkapan ikan.

Kendati ada pihak yang kontra, terutama dari kalangan pelaku usaha karena melihat ekses bagi industri, pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal menghantarkan Susi sebagai menteri Kabinet Kerja paling populer hingga saat ini.

Sementara itu, moratorium izin perkebunan kelapa sawit merupakan janji pro-lingkungan Jokowi pada April 2016 saat peringatan Hari Hutan Internasional. Janji tersebut baru dituangkan secara formal dalam Inpres No. 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit (Inpres Moratorium Sawit).

Jokowi menekan beleid itu pada Rabu (19/9/2018) pekan lalu atau lebih dari dua tahun sejak dijanjikan. Masa pemberlakuan instruksi adalah selama tiga tahun atau sampai 2021.

Daniel Johan membantah bahwa Inpres Moratorium Sawit sengaja diteken untuk menunggu momen kampanye Pilpres 2019.

Dia mengklaim penundaan izin perkebunan dari kawasan hutan telah dijalankan sejak 2016 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Inpres itu penegasan kembali. Lebih detail diaturnya,” kata Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Tag : jokowi, Pilpres 2019
Editor : Stefanus Arief Setiaji

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top