Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Sosial mengajukan pagu anggaran sebesar Rp58,9 triliun pada 2019 untuk memperluas pemberian bantuan sosial guna menurunkan angka kemiskinan menjadi 9,3% pada akhir 2019.
Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pihaknya akan mengalokasikan anggaran terbesar untuk peningkatan kualitas bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
"Skema bantuan sosial PKH berubah dari flat Rp1,89 juta per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi kembali kondisonal sesuai beban kebutuhan keluarga," ujarnya saat Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI, dalam rilis yang diterima Bisnis, Jumat (7/8/2018).
Peningkatan tersebut, juga termasuk untuk penambahan bantuan komponen pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, kenaikan anggaran PKH tampak dalam jumlah bantuan tetap sebesar Rp550 ribu, komponen kesehatan Rp2,4 juta, komponen pendidikan SD Rp900 ribu, SMP Rp1,5 juta, dan SMA Rp2 juta.
Adapun untuk komponen kesejahteraan Lansia tetap Rp2,4 juta dan Penyandang Disabilitas Rp2,4 juta. Untuk kelurga penerima manfaat bansos yang berdomisili di daerah terpencil, kepulauan terluar dan perbatasan antar negara, bantuan tetapnya sebesar Rp1 Juta.
"Kenaikan indeks bansos hingga 100% ini dilakukan dalam rangka mengurangi angka kemiskinan menjadi 9,3% pada akhir tahun 2019. Adapun jumlah sasaran tetap 10 Juta KPM PKH," ujarnya
Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher mengatakan pihaknya akan mendorong Kemensos menguatkan kebijakan sumber daya manusia melalui pembinaan, bimbingan teknis, dan kesejahteraan bagi pendamping program sehingga kinerjanya efektif dan efisien.
"Jadi bansos diberikan bukan sekedar bansos, namun pendamping program diharapkan mampu mendorong kemandirian penerima manfaat dan menumbuhkan _enterpreneurship_ atau jiwa kewirausahaan sehigga lepas dari kemiskinan," ujarnya.
Dengan peningkatan anggaran yang cukup signifikan, Kemensos yang baru saja berganti Menteri memang ditargetkan mendukung pencapaian berbagai target prioritas nasional di bidang pembangunan manusia (pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar).
Beberapa sasaran output strategis Kemensos, di antaranya penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan kenaikan besaran manfaat sebesar 100% bersyarat, serta Bantuan Pangan Non Tunai kepada 15,6 juta KPM.
Seperti diketahui Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami titik terendah dalam hal persentase kemiskinan sejak tahun 1999, yakni sebesar 9,82 persen pada Maret 2018. Dengan persentase kemiskinan 9,82 persen, jumlah penduduk miskin atau yang pengeluaran per kapita tiap bulan di bawah garis kemiskinan mencapai 25,95 juta orang.
Apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu September 2017, persentase kemiskinan tercatat sebesar 10,12 persen atau setara dengan 26,58 juta orang penduduk miskin di Indonesia.
BPS menyebut salah satu penyebabnya adalah bantuan sosial tunai dari pemerintah yang tumbuh 87,6 persen pada kuartal I 2018 atau lebih tinggi dibanding kuartal I 2017 yang hanya tumbuh 3,39 persen. Selain itu, juga dari program Beras Sejahtera dan BPNT kuartal I yang tersalurkan sesuai jadwal.
