Bisnis.com, JAKARTA – Penyelenggaraan haji tahun 2018 masih berjalan, tetapi pemerintah telah bersiap melakukan inovasi untuk pelaksanaan ibadah tersebut untuk tahun depan.
Hal itu dikemukakan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Dia menyatakan Kemenag telah menyiapkan delapan inovasi haji untuk 2019.
“Pertama, fast track (jalur cepat) imigrasi, akan diberlakukan kepada seluruh jemaah di 13 embarkasi,” ungkap Menag saat Exit Meeting Evaluasi Sementara Operasional Haji 2018, Rabu (29/8/2018) malam di Jeddah, Arab saudi, dan dilansir website Kemenag pada Kamis (30/8/2018).
Menurut Menag, pembentukan kelompok terbang (kloter) jemaah akan dilakukan sejak awal.
“Konfigurasi manifest di pesawat sudah diatur, berdasarkan regu dan rombongan, tidak diserahkan kepada daerah,” ujar Lukman.
Berdasarkan evaluasi tahun ini, kebijakan pengaturan sejak awal itu dilakukan agar jemaah tidak terpecah saat memasuki jalur cepat imigrasi.
Kedua, sistem sewa hotel di Madinah seluruhnya akan menggunakan full musim. Langkah ini diharapkan bisa mengatur dan memastikan penempatan jemaah sejak awal. “Kita mulai berusaha meminimalkan ketergantungan dengan majmuah,” tuturnya.
Ketiga, terkait dengan Armuzna. Pada tahun ini jumlah tenda sangat terbatas, bahkan ada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang mengavling tenda. “Diperlukan kejelasan dan ketegasan sikap petugas dan ke depan tenda harus ada nomor, sehingga tidak ada lagi saling klaim.”
Keempat, yang tidak kalah penting menurut Menag adalah revitalisasi Satuan Tugas Operasional Armuzna. Tahun depan menggunakan pemetaan yang jelas, kualifikasi, komposisi, dan jumlah petugas setiap pos.
Kelima, Menag menilai jemaah memerlukan panduan yang intinya mempermudah ibadah haji. “Ibadah haji semestinya dipermudah, jangan dipersulit,” jelas Menag.
Dia menambahkan pelaksanaan ibadah haji dapat menggunakan pendapat yang paling mudah sepanjang ada landasan dalilnya.
Keenam, pengintensifan sistem laporan haji terpadu, pelaporan dengan cara manual harus segera ditinggalkan.
Dalam kaitan ini, Lukman meminta agar sistem pelaporan dengan aplikasi harus segera dibangun. “Sistem informasi harus terintegrasi dengan kloter maupun nonkloter,” tambahnya.
Ketujuh, strukturisasi kantor daerah kerja (daker). “Kantor daker harus segera bisa dioptimalkan dengan sistem layanan terpadu sehingga setiap orang dapat terlayani dengan baik,” kata Menag mengingatkan.
Terakhir kedelapan, Menag meminta bidang kesehatan diperhatikan dari hulu. “Saya ingin rekam kesehatan jemaah terintegrasi dengan sistem aplikasi terpadu, juga monitoring kesehatan jemaah haji sejak awal dilakukan,” kata Lukman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
