Mendagri: Gerakan #2019GantiPresiden Juga Harus Hargai Adanya Penolakan Warga

Aktivis dan pendukung Gerakan #2019GantiPresiden diminta menghargai perbedaan pendapat warga di sejumlah kota yang melarang kampanye tersebut dilangsungkan.
Feri Kristianto | 30 Agustus 2018 17:17 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo - Bisnis/Samdysara Saragih

Bisnis.com, DENPASAR— Aktivis dan pendukung Gerakan #2019GantiPresiden diminta menghargai perbedaan pendapat warga di sejumlah kota yang melarang kampanye tersebut dilangsungkan.

Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan anggapan sejumlah pihak bahwa pemerintah represif dengan melarang gerakan #2019GantiPresiden adalah salah. Dia juga menilai tindakan Kepolisian yang tidak memberikan izin merupakan murni kewenangan dari aparat keamanan.

“Kan di sejumlah daerah dilarang, dikatakan pemerintah represesif ya tidak dong. Semua juga lihat di Solo hargai dong, di Surabaya juga. Kalau tidak kan bisa  benturan,” jelas Tjahjo kepada Bisnis, usai melantik penjabat gubernur Bali di Denpasar, Rabu (29/8/2018).

Tjahjo menilai gerakan sekarang ini bermuatan kampanye. Karena itu dia mengharapkan apabila gerakan tersebut menghargai jadwal kampanye yang sudah dijadwalkan yakni mulai 23 Januari 2018. Menurutnya, pada saat itu bebas mengatakan akan memilih capres siapa yang didukung.

Mantan Sekjen PDIP ini menegaskan pemerintah tidak represif. Kunci keluarnya izin kampanye gerakan itu berada di Kepolisian dan tidak mungkin ada rekayasa atau tidak transaparan dalam melakukan pelarangan. Dia menegaskan Kepolisian serta data inteljen tentu sudah memahami apa yang boleh dan tidak boleh digelar serta potensi benturan jika diizinkan.

Tjahjo menyatakan siapa saja boleh berpidato serta memasang spanduk tetapi Kepolisian yang akan memilah apakah isinya membahayakan atau tidak.

Tag : Pilpres 2019
Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top