Golkar Tolak Tindakan Represif Terhadap Gerakan Ganti Presiden

Meski turut mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden (capres) dalam Pilpres 2019, Partai Golar menolak tindakan represif terhadap Gerakan #2019GantiPresiden.
Annisa Margrit | 27 Agustus 2018 09:49 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kedua kiri) bersama Sekjen Partai Golkar Idrus Marham (kanan), Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie (kedua kanan) dan Ketua Harian Golkar Nurdin Halid menghadiri pembukaan Rapimnas Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Senin (18/12). - ANTARA/Hafidz Mubarak A

Bisnis.com, JAKARTA -- Meski turut mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden (capres) dalam Pilpres 2019, Partai Golar menolak tindakan represif terhadap Gerakan #2019GantiPresiden.

Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie menilai pengadangan terhadap Neno Warisman di Pekanbaru serta aksi serupa terhadap Ahmad Dhani di Surabaya dilakukan dengan cara represif. Dia menegaskan membiarkan tindakan premanisme tidak sejalan dengan iklim demokrasi yang sedang dibangun di Indonesia dan tidak menunjukkan netralitas aparat dalam mengayomi masyarakat.

"Meski kami adalah Partai yang paling pertama dan terdepan mendukung Bapak Jokowi untuk melanjutkan kepemimpinannya selama dua periode akan tetapi kami menolak dengan keras cara-cara represif dan premanisme terhadap gerakan #2019GantiPresiden tersebut, oleh karena kebebasan menyatakan pendapat dijamin dan diatur oleh undang-undang," papar ARB, panggilan akrab Aburizal, dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Senin (27/8/2018).

Dia menganggap tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat dan tindakan represif aparat justru merugikan Jokowi karena tidak menggambarkan cara mendukung yang baik dan benar. Meski ada perbedaan pilihan, tapi sikap saling menghormati mesti tetap ditunjukkan dan kebebasan menyatakan pendapat harus dijamin. 

Namun, ARB juga menyesalkan adanya ucapan provokatif dari Ahmad Dhani. 

"Kami juga mengimbau kepada aktivis #2019GantiPresiden untuk tetap bergerak dalam koridor peraturan perundangan dengan cara-cara santun, bermartabat, dan kepatuhan terhadap hukum," tuturnya.

Aparat keamanan diminta untuk memberikan pembelajaran demokrasi kepada masyarakat dengan menunjukkan sikap yang tidak memihak serta dapat memfasilitasi dan mengatur masing-masing pihak dalam memberikan pendapatnya agar terhindar dari konflik di lapangan.

Golkar meyakini Pilpres 2019 merupakan pesta demokrasi yang dapat dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, diharapkan tidak ada cara-cara represif dan provokatif yang menodai momentum tersebut.

Tag : partai golkar, Pilpres 2019
Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top